Pemkab Rohil Libatkan Konsultan, Mutakhirkan Data PBB-P2 untuk Dongkrak PAD
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bapenda menggandeng PT. Mukti Sarana Konsultan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran objek pajak PBB-P2. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan PAD dengan melibatkan camat, lurah, hingga penghulu se-Kecamatan Bangko.
JAGOK.CO – ROKAN HILIR | Rabu, 30 Juli 2025 — Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohil menggelar kegiatan strategis bertajuk Sosialisasi Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Lurah Bagan Barat dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk unsur Bapenda Rohil, perwakilan Camat Bangko, para Lurah, Datuk dan Datin Penghulu se-Kecamatan Bangko, serta PT. Mukti Sarana Konsultan sebagai pihak ketiga pelaksana kegiatan jasa konsultansi.
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Bapenda Rohil, Drs. Ferry H. Parya, yang diwakili oleh Kabid Pajak I, M. Ikbal. Dalam sambutannya, Ikbal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara menyeluruh sejak Kabupaten Rokan Hilir terbentuk, di mana pihak ketiga dilibatkan untuk meningkatkan akurasi data objek pajak.
“Hari ini kita melibatkan PT. Mukti Sarana Konsultan dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Bangko. Ini langkah awal yang sangat penting untuk membenahi basis data perpajakan kita agar lebih valid dan akurat,” ujar Ikbal kepada wartawan usai kegiatan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan dari seluruh stakeholder lokal, mulai dari Camat, Datuk dan Datin Penghulu, hingga Lurah, agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang dapat meningkatkan target penerimaan PAD.
“Kami tekankan kepada seluruh peserta sosialisasi bahwa sinergi sangat diperlukan. Data lama yang diwariskan dari KPP Pratama Dumai tahun 2013 perlu diperbarui agar tidak menghambat pertumbuhan PAD di masa depan,” jelasnya.
Tahun ini, Bapenda Rohil menetapkan dua kecamatan sebagai prioritas awal program, yaitu Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih. Setelah kegiatan di Bangko, sosialisasi akan dilanjutkan di Tanah Putih dengan melibatkan pihak ketiga yang sama.
Ikbal menegaskan bahwa dengan dikeluarkannya anggaran untuk pelaksanaan pemutakhiran ini, maka harus ada hasil yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
“Kami tak ingin program ini sia-sia. Seluruh unsur di lapangan mulai dari RT, pendamping, dan tenaga ahli harus turut aktif. Ini investasi penting untuk masa depan keuangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Leader PT. Mukti Sarana Konsultan, Rama, menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi krusial agar seluruh aparat pemerintahan di tingkat bawah memahami urgensi dari validasi data objek pajak.
“Sosialisasi adalah fondasi awal. Tanpa dukungan dari para Datuk, Lurah, dan perangkat desa, tim kami tidak bisa bekerja maksimal di lapangan,” jelas Rama.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 selama ini adalah karena data objek pajak yang tidak valid, sehingga wajib pajak kerap tidak menerima informasi secara tepat.
“Jika data sudah valid, kami akan bangun sistem berbasis WhatsApp untuk mengirim pemberitahuan pajak langsung ke nomor pemilik NJOP. Tak perlu lagi dikirim lewat pos. Ini akan mempercepat proses penagihan dan memudahkan pelaporan,” tambahnya.
Rama menyebutkan bahwa pihaknya hanya bertugas membentuk pondasi data yang kuat. Setelah itu, pengelolaan dan pengembangan sistem akan dilanjutkan oleh Bapenda Rohil.
“Kami optimis, ketika seluruh nomor kontak pemilik objek pajak telah terkumpul dan terverifikasi, maka target PAD bisa dicapai lebih mudah. Kami hanya sediakan base data, selanjutnya tinggal dimanfaatkan,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan reformasi sistem perpajakan daerah secara menyeluruh, sebagai bagian dari strategi meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PBB-P2.
Editor: Thab411
Reporter: Panca Sitepu























