Mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar: “Riau Tak Perlu Istimewa, Siak yang Layak!”

Jagok.co, Pekanbaru | 20 Mei 2025 — Wacana menjadikan Riau sebagai daerah istimewa mendapat tanggapan kritis dari salah satu tokoh sentral Bumi Lancang Kuning, H. Wan Abu Bakar. Dalam wawancara eksklusif bersama Jagok.co di Jakarta, mantan Gubernur Riau tersebut menyatakan bahwa wacana keistimewaan seharusnya difokuskan pada Kabupaten Siak, bukan pada Provinsi Riau secara keseluruhan.

“Kalau saya tak sependapat Riau jadi daerah istimewa. Yang sepatutnya istimewa itu Siak. Karena Siak punya catatan sejarah Kesultanan. Seperti Jogja, begitu. Jadi bukan Riau yang istimewa, tapi Siak,” tegas Wan Abu Bakar.

Pernyataan tersebut disampaikannya seiring rencana penyelenggaraan simposium nasional yang akan digelar dalam waktu dekat oleh Himpunan Masyarakat Siak-Riau-Pekanbaru. Simposium ini akan menghadirkan para pakar dari dalam dan luar negeri, termasuk akademisi dari Medan, Malaysia, serta unsur pemerintahan pusat di Jakarta.

“Kita akan mengundang para ahli, tokoh sejarah, dan perwakilan pemerintah. Ini perjuangan untuk menjadikan Siak sebagai Kabupaten Istimewa. Kita ingin mengangkat kembali nilai historis dan kontribusi Siak terhadap republik ini,” ujar Wan Abu Bakar.

Sebagai tokoh yang pernah menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar menilai bahwa narasi keistimewaan Riau secara keseluruhan tidak memiliki dasar historis sekuat Siak. Ia mengingatkan bahwa keberadaan Kesultanan Siak dulunya menjadi fondasi penting dalam sejarah dan ekonomi wilayah tersebut.

“Tak mungkin Riau yang jadi istimewa. Yang istimewa itu ada di Siak. Siak punya kontribusi besar pada republik ini. Riau patut bangga jika salah satu kabupatennya, yaitu Siak, mendapat pengakuan sebagai daerah istimewa. Provinsi Riau mengayomi, tapi yang punya kekuatan historis dan sosiologis adalah Siak,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah pelantikan Bupati Siak terpilih, pihaknya akan meminta restu dan dukungan dari kepala daerah tersebut dalam perjuangan menjadikan Siak sebagai Kabupaten Istimewa. Menurutnya, secara historis, sosiologis, dan politis, Siak memiliki landasan yang kuat untuk memperoleh status tersebut.

“Saya yakin ini bisa diterima secara akal sehat dan sejarah. Kita punya dasar yang kuat. Dan ini bukan sekadar wacana, tapi langkah konkret memperjuangkan hak Siak,” tutup Wan Abu Bakar.

Simposium tersebut diharapkan menjadi titik tolak baru dalam perjuangan masyarakat Siak untuk mendapatkan pengakuan atas nilai sejarah dan kontribusinya terhadap negara, serta membuka ruang diskusi konstruktif bersama pemerintah pusat terkait kemungkinan penetapan status keistimewaan bagi Kabupaten Siak ke depan.