Warga Diserang Preman Berkedok Sekuriti PT Barapala

Warga Luat Unterudang yang tengah menginap saat aksi di PT Barapala diserang puluhan oknum preman berkedok sekuriti menggunakan panah dan tombak. Dua warga terluka, kendaraan dirusak, dan warga menilai penanganan aparat tidak objektif serta meminta Kapoldasu turun tangan.

Warga Diserang Preman Berkedok Sekuriti PT Barapala
Tuntut Hak ke PT Barapala, Warga Diserang Oknum Preman Berkedok Sekuriti

PADANG LAWAS – JAGOK.CO – Konflik antara warga Luat Unterudang dengan PT Barapala memanas hingga menimbulkan aksi penyerangan brutal. Puluhan orang yang disebut sebagai oknum preman berkedok sekuriti perkebunan menyerang warga yang sedang melakukan aksi menginap (camping aksi) untuk menuntut hak mereka. Penyerangan dilakukan menggunakan panah, tombak, dan senjata tajam lainnya, mengakibatkan dua warga mengalami luka serius.

Dua korban yang terkena serangan yakni Adi Ansor Harahap, yang dipanah pada bagian kaki kanan, dan Saripuddin Hasibuan, yang terkena panah pada bagian dada kanan. Keduanya mendapat perawatan intensif usai kondisi dianggap cukup membahayakan.


Kronologi Penyerangan: Dimulai dari Permintaan "Izin Lewat"

Saksi mata yang berada di lokasi kejadian, Ruslan Abdullah Hasibuan, menceritakan kepada wartawan, Selasa (18/11) malam, bahwa sebelum terjadi serangan, gerombolan oknum preman yang mengaku sebagai sekuriti sempat meminta izin kepada warga untuk melewati area tenda aksi.

“Mereka bilang mau menjemput rekannya di Pos 1. Karena alasannya jelas, kami izinkan mereka lewat,” ujar Ruslan.

Namun situasi berubah drastis. Saat rombongan tersebut kembali dari arah Pos 1 dan tiba di area dekat jembatan, sekitar 25 orang oknum sekuriti tiba-tiba menyerang warga secara membabi buta menggunakan panah, tombak, dan alat tajam.

Serangan mendadak ini membuat warga panik. Namun mereka berusaha mempertahankan diri dengan peralatan seadanya hingga akhirnya berhasil memukul mundur kelompok penyerang.

“Bukan hanya diserang, kendaraan dan sepeda motor kami juga dirusak,” tambah Ruslan.


Aksi Warga Sebelumnya Telah Mendapat Izin Resmi Polisi

Perwakilan mahasiswa, Arsa Rizki Siregar, menegaskan bahwa aksi damai dan kegiatan menginap warga di area PT Barapala telah mendapat izin dari Polres Padanglawas. Kehadiran warga di lokasi merupakan bagian dari upaya menunggu manajemen PT Barapala untuk berdialog.

Namun, ia menyesalkan insiden penyerangan yang terjadi tepat setelah pihak kepolisian meninggalkan lokasi.

“Begitu polisi pergi, puluhan preman bayaran berkedok sekuriti langsung menyerang warga. Ini jelas tindakan terencana. Kami meminta keadilan dari Kapoldasu dan Gubernur Sumatera Utara. Kami juga akan menggelar aksi besar-besaran ke Polda Sumut,” tegas Arsa.

Pasca-penyerangan, para pelaku yang disebut sebagai bagian dari manajemen dan sekuriti perusahaan langsung melarikan diri. Warga menuntut manajemen—yang terdiri dari Saprijal, Ahok, dan Aspin—untuk bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut.


Kapolres Disebut Buat Laporan ke Poldasu: Warga Nilai Tak Objektif

Di lapangan beredar informasi bahwa Kapolres Padanglawas telah membuat laporan ke Polda Sumut terkait dugaan pengrusakan dan pembakaran aset perusahaan oleh warga.

Namun, warga Luat Unterudang menilai laporan tersebut tidak objektif. Mereka menilai justru preman berkedok sekuriti yang memicu eskalasi konflik melalui serangan bersenjata terlebih dahulu.

“Kemarahan warga hingga terjadi pengrusakan itu karena mereka diserang dengan panah, tombak, dan parang. Kenapa hanya warga yang dilaporkan? Di mana keadilan?” ungkap seorang tokoh masyarakat.

Warga mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk melihat persoalan ini secara jernih dan objektif. Mereka juga meminta agar Kapoldasu mengevaluasi dan bahkan mencopot jabatan Kapolres Padanglawas yang dinilai tidak profesional dan tidak berpihak pada fakta di lapangan.


Warga Inginkan Penyelesaian Konflik Agraria Secara Adil

Kasus ini menjadi salah satu potret konflik agraria yang berlarut-larut di wilayah Padang Lawas, di mana warga menuntut transparansi, hak atas tanah, serta perlindungan dari intimidasi aparat keamanan perusahaan.

Warga berharap pemerintah provinsi dan kepolisian dapat hadir memberikan solusi dan penegakan hukum yang tidak berat sebelah.


Reporter: Rizky Zulianda
Editor: Thab313