DPRD Bengkalis Soroti LKPJ 2025, Fraksi Beri Evaluasi Kinerja Pemkab

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah melalui forum resmi legislatif. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Bengkalis diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, yang hadir langsung mengikuti jalannya sidang paripurna sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi dan evaluasi dari lembaga legislatif.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno, serta diikuti oleh sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD dengan suasana penuh dinamika dan semangat evaluatif.

Fraksi DPRD Apresiasi Kinerja, Soroti Evaluasi Pembangunan

Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis secara bergantian menyampaikan pandangan umum, yang pada prinsipnya memuat apresiasi sekaligus kritik konstruktif terhadap pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.

Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum meliputi:

• Fraksi PDI Perjuangan

• Fraksi NasDem

• Fraksi Gerindra

• Fraksi PKS

• Fraksi PKB

• Fraksi Bintang Demokrat Karya

• Fraksi Amanat Perindo Persatuan

Secara umum, fraksi-fraksi menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pembangunan, namun tetap diperlukan peningkatan di berbagai sektor strategis.

Fokus Evaluasi: Infrastruktur, Pelayanan Publik hingga Kesejahteraan Masyarakat

Sejumlah isu krusial menjadi sorotan utama dalam pandangan umum fraksi, di antaranya:

• Peningkatan kualitas infrastruktur daerah

• Optimalisasi pelayanan publik yang responsif dan transparan

• Penguatan sektor kesehatan dan pendidikan

• Pemberdayaan sosial kemasyarakatan

• Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya inovasi dan terobosan dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan PAD, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, perhatian terhadap pemerataan pembangunan dan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting yang terus didorong oleh legislatif.

Masukan Fraksi Jadi Bahan Evaluasi Pemkab Bengkalis

Seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang turut menyimak secara langsung berbagai masukan dan catatan strategis dari DPRD.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan rapat paripurna terkait LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme formal dalam sistem pemerintahan daerah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja kepala daerah kepada publik melalui DPRD.

Dengan adanya pandangan umum fraksi, diharapkan terjadi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis secara menyeluruh.

Sumber: Diskominfotik Bengkalis