Garda Bangsa Sumut Dukung Pemerintah, Tolak Aksi Anarkis

DKW Garda Bangsa Sumut menegaskan dukungan pada pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menolak keras aksi anarkis dalam penyampaian aspirasi. Dialog konstruktif dan partisipasi sehat menjadi kunci harmoni rakyat dan pemerintah.

Garda Bangsa Sumut Dukung Pemerintah, Tolak Aksi Anarkis
DKW Garda Bangsa Sumut Tegaskan Dukungan pada Pemerintah, Tolak Anarkisme dalam Penyampaian Aspirasi

LUBUK PAKAM, JAGOK.CO – (9/9/2025) – Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, organisasi kepemudaan yang identik dengan semangat nasionalis-religius itu menolak keras segala bentuk tindakan anarkisme dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Penegasan itu disampaikan oleh Plt Ketua DKW Garda Bangsa Sumut, Syahruddin Said, SS, MS, dalam forum Silaturrahmi Garda Bangsa yang digelar di Terra Tori Kafe, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus, kader muda, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap dinamika politik kebangsaan di Sumatera Utara.

“Masyarakat memang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak itu dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Tetapi, dalam praktiknya, penyampaian aspirasi harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujar Syahruddin dalam sambutannya.

Aspirasi Harus Taat Aturan, Hindari SARA dan Perusakan

Menurut Syahruddin, terdapat sejumlah hal penting yang wajib menjadi perhatian dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Di antaranya adalah tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menyinggung isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), serta tidak melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum maupun milik pribadi.

Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus berjalan seiring dengan supremasi hukum. Sementara itu, pemerintah dan aparat terkait dituntut untuk terbuka, mendengarkan, serta menindaklanjuti setiap suara rakyat yang disampaikan melalui jalur konstitusional.

“Kami berharap pemerintah terus meningkatkan program-program kesejahteraan masyarakat, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan pembangunan yang berkeadilan. Di sisi lain, baik DPR maupun pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa,” tegasnya lagi.

Dialog Konstruktif Kunci Harmoni Rakyat dan Pemerintah

Melalui pernyataan sikap ini, DKW Garda Bangsa Sumut menekankan bahwa harmoni antara rakyat dan pemerintah hanya bisa diwujudkan melalui dialog konstruktif, partisipasi sehat, dan komunikasi dua arah. Bukan melalui tindakan anarkis yang justru berpotensi merusak tatanan demokrasi dan memecah persatuan bangsa.

Acara silaturrahmi tersebut juga menjadi ruang konsolidasi kader Garda Bangsa untuk memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sosial-politik di Sumatera Utara. Garda Bangsa, sebagai organisasi sayap kepemudaan yang lahir dari rahim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pesan yang ingin ditegaskan adalah jelas: aspirasi rakyat harus disalurkan dengan cara-cara elegan, konstitusional, dan bermartabat, bukan dengan kekerasan atau anarkisme.


Editor: Thab411
Wartawan: Rizky Zulianda