Sekolah Rakyat: Solusi Prabowo Putus Kemiskinan Lewat Pendidikan

JAGOK.CO - JAKARTA - 13 Juli 2025 | Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan Program Sekolah Rakyat, sebuah kebijakan strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, pelaksanaan awal ditandai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo. Kepala Negara sangat memahami bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk menghentikan warisan kemiskinan antar-generasi. Jangan sampai kemiskinan menjadi takdir yang terus berulang,” ujar Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Minggu (13/7).

Solusi Pendidikan Inklusif dan Gratis bagi Keluarga Miskin

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah gratis berbasis asrama, menyasar secara khusus anak-anak dari kelompok rentan, yaitu keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adita menjelaskan bahwa jutaan anak Indonesia dari desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) hingga kini masih belum memiliki akses ke pendidikan yang layak dan berkualitas, lantaran terbentur keterbatasan ekonomi.

“Memang sekolah negeri itu tidak memungut biaya. Tapi bagaimana dengan ongkos transportasi harian, seragam, uang jajan, dan perlengkapan lainnya? Semua itu menjadi beban berat bagi keluarga. Banyak yang bahkan kesulitan hanya untuk makan sehari-hari,” jelas Adita.

Data BPS menunjukkan bahwa hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi. Dari angka itu, 3,17 juta jiwa termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Situasi ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam hal pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Pendidikan sebagai Kunci Memutus Kemiskinan Struktural

Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga berdampak pada akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan, mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri.

“Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas tertutup, maka tingkat literasi dan keterampilan generasi muda juga menjadi rendah. Akibatnya, peluang kerja yang layak sulit diraih, dan lingkaran kemiskinan akan terus berputar,” tambah Adita.

Disparitas pendidikan antara si kaya dan si miskin masih nyata. BPS (2024) mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/SMK pada kuintil pengeluaran terendah hanya 74,45%, sedangkan kuintil tertinggi mencapai 97,37%. Selain itu, persentase anak tidak sekolah (ATS) tertinggi terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun, sebesar 19,20%. Sekitar 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang menengah atas, dan 76% dari mereka menyebut faktor ekonomi sebagai alasan utama. Sebanyak 8,7% lainnya terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan dari lingkungan sosial mereka.

Data Kemendikbudristek tahun 2022 pun menunjukkan angka putus sekolah tingkat SMP sebesar 1,12% dan tingkat SMA 1,19%, yang memperlihatkan bahwa kesenjangan masih cukup besar di kalangan remaja usia produktif.

Sekolah Rakyat: Lebih dari Sekadar Pendidikan Formal

Menjawab tantangan tersebut, Presiden Prabowo meluncurkan Sekolah Rakyat sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Tidak hanya menjamin pendidikan gratis, program ini juga menyediakan asrama, makan, pakaian, serta kebutuhan harian siswa yang ditanggung sepenuhnya oleh negara.

“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa dijamin oleh negara. Tidak ada lagi alasan untuk putus sekolah karena alasan ekonomi,” tegas Adita.

Tak hanya itu, Sekolah Rakyat juga dilengkapi dengan sistem pemetaan bakat dan pelatihan keterampilan hidup. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya dididik secara akademis, tetapi juga dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja atau membangun wirausaha setelah lulus. Pendidikan karakter, kewirausahaan, literasi digital, serta keterampilan abad ke-21 menjadi pilar kurikulum.

“Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan serius, tepat sasaran, dan benar-benar mencapai tujuan. Ini bukan sekadar proyek, tapi komitmen untuk membentuk generasi yang siap bersaing dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkas Adita.

Editor: Thab212

Wartawan: Dafriyanto