UMKM Sumut Tolak Dirut Telkomsel

JAGOK.CO – Rencana kunjungan Direktur Utama Telkomsel, Dian Siswarini, ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka agenda internal perusahaan, justru memantik badai perlawanan dari arus bawah. Di saat Telkomsel gencar mengusung semangat transformasi digital dan memperkenalkan produk anyar seperti paket data "3 GB All Operator", gejolak dari para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak di sektor telekomunikasi justru menguat, menyuarakan penolakan dan keresahan yang selama ini terpendam. Minggu, 15 Juni 2025.

Gelombang protes datang dari barisan pedagang konter pulsa dan paket data yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI). Komunitas ini menilai kebijakan Telkomsel telah mendegradasi peran vital UMKM digital yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi pulsa dan data di berbagai pelosok negeri.

Bukan Sekadar Penolakan, Ini Seruan Keadilan Ekonomi Digital

Dalam pernyataan resmi yang dirilis KNCI Sumut, mereka menyampaikan penolakan tegas atas kedatangan Dirut Telkomsel ke tanah Sumatera. Penolakan ini tidak dilatarbelakangi oleh sosok personal, melainkan kebijakan Telkomsel yang dinilai merusak ekosistem ekonomi kerakyatan di sektor digital.

Rudi Irawan, Ketua DPD KNCI Sumut, menegaskan bahwa pelaku usaha konter telah cukup lama bersabar menghadapi perubahan kebijakan dari korporasi besar yang dinilai semakin mencekik ruang usaha mikro. Peluncuran produk seperti "3 GB All Operator" dianggap sebagai puncak ketidakadilan dalam distribusi.

“Kami bukan anti-perubahan. Tapi kami menolak ketika perubahan itu mengorbankan kami. Dulu kami mitra strategis Telkomsel, kini kami justru dipinggirkan. Konter-konter kecil ini dibangun dengan darah dan keringat rakyat,” ujar Rudi lantang.

Dari Medan ke Padangsidimpuan: Suara Penolakan Menggema

Tak hanya di Kota Medan, aksi penolakan menjalar cepat ke berbagai daerah. Tokoh-tokoh lokal seperti Yohanes Firdaus Manullang (Medan), Parancis Sipangkar (Binjai), Aidi Zikri Pane (Tanjungbalai), Marbun (Padangsidimpuan), Fredi (Kabanjahe), hingga Tommy (Asahan) turut menyatakan sikap satu suara: Telkomsel harus menghentikan kebijakan sepihak dan kembali membuka ruang dialog dengan pelaku usaha mikro.

Mereka menegaskan, transformasi digital tanpa keberpihakan pada rakyat kecil adalah bentuk dominasi yang merusak. Suara-suara dari pinggiran ini adalah cermin dari ketimpangan struktural yang kian terasa nyata.

Spanduk Perlawanan, Aksi Damai Menggema di Lapangan

Penolakan tak hanya berbentuk wacana, tapi menjelma menjadi aksi nyata. Pedagang konter secara serempak memasang spanduk protes di berbagai titik strategis. Slogan-slogan seperti:

• “Tolak 3 GB All Operator, Hancurkan UMKM!”

• “Dirut Telkomsel Jangan Datang Jika UMKM Dipinggirkan!”

• “Kami Konter Rakyat, Bukan Musuh Korporasi!”

menjadi simbol perlawanan yang menggelora di jantung masyarakat digital akar rumput.

Muhammad Rizky Dalimunte, aktivis Sahabat Outlet, menilai kebijakan baru Telkomsel sebagai bentuk digitalisasi eksklusif yang hanya menguntungkan korporasi.

“UMKM digital jangan cuma jadi jargon di spanduk BUMN. Kami nyata, kami eksis, kami pernah jadi garda terdepan Telkomsel. Tapi kini, kami disingkirkan lewat sistem distribusi yang manipulatif. Ini bentuk kolonialisme digital versi baru,” ujar Rizky, penuh semangat.

KNCI Desak Evaluasi Nasional atas Model Bisnis Operator Telekomunikasi

Melihat dampak yang luas, KNCI secara terbuka menyerukan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola bisnis operator besar. Mereka menuntut adanya regulasi adil dan setara, yang melindungi keseimbangan ekosistem, bukan justru memperkuat dominasi tunggal korporasi.

Sekretaris Jenderal KNCI, Budi Gerald, mengingatkan bahwa gelombang penolakan ini bisa menjadi gerakan nasional bila Telkomsel tetap bersikap tertutup.

“Kami terbuka untuk dialog. Tapi jika suara kami terus diabaikan, maka perlawanan ini akan kami bawa ke tingkat nasional. Ini bukan ancaman, ini bentuk perjuangan keadilan ekonomi digital,” tegasnya.

Telkomsel Belum Buka Suara, Masyarakat Menunggu Tanggung Jawab Sosial Korporasi

Hingga berita ini dirilis, pihak Telkomsel belum memberikan tanggapan resmi atas protes dari KNCI dan para pedagang konter di Sumut. Banyak pihak berharap agar Telkomsel tidak bersikap defensif, dan segera membuka ruang komunikasi terbuka dengan pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi mitra distribusi strategis.

Peringatan untuk Semua Pemangku Kepentingan: Digitalisasi Harus Inklusif, Bukan Eksklusif

Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa transformasi digital tidak boleh hanya menjadi proyek elite yang menyingkirkan masyarakat kecil.

Ketika konter-konter kecil mulai bersuara serempak dari Medan hingga pelosok Tapanuli, itu bukan sekadar bentuk protes. Itu adalah jeritan dari sebuah ekosistem usaha rakyat yang perlahan terkikis oleh sistem yang tak berpihak.

Digitalisasi yang adil adalah digitalisasi yang menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan angka dan margin laba. Saat suara dari bawah mulai menggema, sejarah menunjukkan: perubahan besar kerap lahir dari suara yang lama diabaikan.