Bupati Rohil Pimpin Tanggap Darurat Karhutla 2025

JAGOK.CO - ROHIL – Menanggapi meningkatnya eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), yang telah menimbulkan dampak ekologis dan sosial secara luas, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam bertindak sigap dengan memimpin rapat terbatas darurat bersama seluruh jajaran terkait. Rapat penting tersebut digelar pada Kamis (24/8/2025) di Mess Bupati Rohil, Bagansiapiapi, dan dihadiri oleh pejabat OPD, camat, serta kepala desa dari wilayah yang terdampak langsung Karhutla.

Langkah cepat ini menandai komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam merespons darurat bencana Karhutla, yang kini telah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Dalam berbagai rapat tingkat tinggi yang melibatkan kementerian dan unsur Forkopimda, nama Rokan Hilir kerap muncul sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran lahan gambut tertinggi di Provinsi Riau. Menurut Bupati, fakta ini merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh dianggap remeh.

“Dalam setiap pertemuan dengan Menteri, Pangdam, dan unsur Forkopimda, hampir 70 persen pembahasan menyebutkan nama Rohil. Ini tentu bukan prestasi, tapi sorotan serius. Kita harus malu kalau terus menjadi bahan pembicaraan negatif karena tidak mampu mengendalikan Karhutla,” tegas Bupati.

Bupati juga mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya bersama Menteri Lingkungan Hidup ke salah satu lokasi Karhutla seluas lebih dari 200 hektar, ditemukan lahan gambut yang telah hangus terbakar, dengan bara api yang masih aktif dan hanya membutuhkan proses pendinginan lanjutan. Dampak asap dari peristiwa ini bahkan telah melintasi batas negara dan terdeteksi di sejumlah kawasan di Malaysia.

“Kami berdiskusi langsung dengan Bapak Menteri. Beliau meminta seluruh OPD bekerja sinergis. Ini bukan hanya soal bencana lokal, tapi sudah menyentuh persoalan diplomasi dan citra negara,” ujarnya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup meminta Pemkab Rohil segera melakukan asesmen kebutuhan penanggulangan Karhutla, termasuk kemungkinan pengadaan alat berat seperti ekskavator dan peralatan pemadam berbasis teknologi. Seluruh kebutuhan akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan syarat adanya laporan terukur dan strategi penanganan yang konkret dari daerah.

Sepuluh Instruksi Bupati untuk Tanggap Darurat Karhutla

Sebagai tindak lanjut konkret, Bupati Bistamam menyampaikan sepuluh arahan strategis guna mencegah perluasan Karhutla di Rokan Hilir:

1. Penetapan Status Tanggap Darurat: Pemkab diminta segera menetapkan status tanggap darurat jika ditemukan eskalasi Karhutla signifikan, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG.

2. Pembentukan Satgas dan Posko Lapangan: Mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) dan Pos Komando Karhutla di seluruh kecamatan terdampak.

3. Deteksi Dini dan Respons Cepat: Melakukan deteksi hotspot melalui pantauan satelit, ground check langsung, dan tindakan pemadaman cepat berbasis koordinasi lintas sektor.

4. Instruksi kepada Camat dan Kades: Memerintahkan jajaran camat dan kepala desa untuk meningkatkan patroli rutin, serta melakukan edukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

5. Kesiapsiagaan SDM dan Sarpras: Menyiapkan seluruh personel, logistik, sarana-prasarana pemadam, serta anggaran operasional Karhutla secara terencana.

6. Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak: Memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, perusahaan perkebunan, tokoh adat, akademisi, media massa, dan elemen relawan.

7. Rewetting Lahan Gambut: Melakukan pembasahan (rewetting) secara berkala di area gambut sebagai tindakan preventif.

8. Kampanye Lahan Tanpa Bakar: Mengintensifkan edukasi publik tentang bahaya pembakaran lahan, serta mengenalkan alternatif pembukaan lahan tanpa api.

9. Kesiapan Peralatan Pemadam: Memastikan ketersediaan dan fungsi peralatan seperti sekat kanal, pompa air, embung, menara pantau, dan kendaraan pemadam.

10. Pemadaman Dini dan Terintegrasi: Mendorong aksi pemadaman dini secara kolaboratif untuk mencegah perluasan api ke kawasan yang lebih luas.

Sorotan Negara Tetangga dan Ancaman Reputasi Nasional

Sekretaris Daerah Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, menambahkan bahwa saat ini terdapat dua kabupaten di Riau yang mengalami dampak Karhutla cukup signifikan, yaitu Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Namun, kondisi di Rokan Hilir dinilai paling kritis karena karakteristik lahan gambut dan tingginya konsentrasi titik api terutama di kawasan perkebunan sawit milik swasta dan masyarakat.

“Di media sosial negara tetangga, kita sudah menjadi sorotan. Ada yang menyebut Indonesia sebagai eksportir asap. Bila sampai Perdana Menteri Malaysia menyampaikan protes langsung ke Presiden, ini tentu mencoreng citra bangsa di mata internasional,” ujar Sekda.

Terkait upaya penguatan pasukan di lapangan, Sekda menginformasikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah menginstruksikan pembentukan pasukan pemadam permanen untuk menghadapi siklus Karhutla tahunan. Saat ini, 358 personel Polri dan 156 anggota TNI telah diterjunkan ke lokasi Karhutla, dan akan diperkuat dengan 170 personel tambahan dari Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Pemerintah Provinsi Riau juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025. Penetapan ini menjadi dasar hukum koordinasi lintas instansi dalam rangka mempercepat respons penanggulangan kebakaran yang melanda kawasan Riau, khususnya Rokan Hilir.