Gubernur Riau Fokus Pemeliharaan Jalan Rusak dan Bayar Hutang APBD 2025

PEKANBARU – JAGOK.CO – Gubernur Riau Abdul Wahid memimpin langsung Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2025, Senin (15/9/2025), di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau. Agenda strategis ini tidak hanya membahas pencapaian pembangunan, tetapi juga mengulas mekanisme pengendalian pengadaan barang dan jasa (PBJ), efektivitas belanja daerah, hingga penyelesaian kewajiban tunda bayar yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Riau.

Dalam arahannya, Abdul Wahid menegaskan bahwa memasuki triwulan terakhir 2025, Pemerintah Provinsi Riau tidak akan membuka proyek infrastruktur baru. Fokus utama anggaran diarahkan untuk pemeliharaan jalan rusak yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan menjadi akses vital penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

“Menjelang akhir tahun, tidak ada infrastruktur baru yang kita prioritaskan, kecuali pemeliharaan jalan-jalan rusak. Anggaran sudah kita siapkan di UPT untuk memastikan perbaikan berjalan. Ruas jalan di Inhu, Rohul, Rohil, Kampar, Bengkalis, Siak, dan Kuansing tetap kita perhatikan karena akses tersebut digunakan banyak orang dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi,” tegas Gubernur.

Kondisi Fiskal Daerah Tertekan

Abdul Wahid juga secara terbuka mengakui bahwa kondisi fiskal daerah Riau tahun 2025 sedang tertekan. Beban terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kewajiban tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Menurutnya, dilema terbesar adalah memilih antara menyelesaikan kewajiban lama atau tetap memaksakan pelaksanaan program baru.

“Fiskal kita sedang tertekan karena adanya tunda bayar tahun lalu yang harus segera diselesaikan. Pilihannya jelas: apakah kita membayar hutang atau memaksakan program yang sudah direncanakan? Tentu semua harus dipertimbangkan dengan matang, agar tidak membebani keuangan daerah di tahun berikutnya,” ujarnya.

Prioritas: Bayar Hutang, Lindungi Rekanan

Dalam rapat itu, Gubernur menegaskan keberpihakannya pada penyelesaian hutang Pemprov kepada rekanan ketimbang memaksakan proyek baru. Ia menyadari banyak rekanan yang menggantungkan likuiditas pada pinjaman bank demi kelancaran proyek, sehingga keterlambatan pembayaran bisa berdampak luas pada roda perekonomian.

“Saya lebih memilih menyelesaikan hutang agar rekanan tidak terbebani. Kita semua tahu, banyak rekanan yang meminjam ke bank, bahkan ada yang berutang ke pihak lain demi menjalankan proyek pemerintah. Kondisi ini harus kita perhatikan dengan serius, karena menyangkut keberlangsungan usaha dan kehidupan banyak orang,” ungkapnya penuh empati.

Target Realisasi Fisik dan Upaya Percepatan

Berdasarkan laporan sementara, realisasi fisik pembangunan di Provinsi Riau baru mencapai 52 persen. Angka tersebut masih jauh dari target, sehingga Gubernur meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh jajaran memperkuat coaching clinic bagi perangkat daerah. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target serapan anggaran hingga akhir tahun.

Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Riau menekankan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah adalah kunci pengelolaan fiskal yang sehat. Dengan menjaga komitmen terhadap penyelesaian kewajiban lama, diharapkan pembangunan tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif, tanpa beban tunda bayar yang berlarut-larut.

Membangun Riau Lebih Sehat Secara Fiskal

Rapat evaluasi APBD 2025 ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Riau berkomitmen melaksanakan pembangunan secara lebih terukur. Abdul Wahid menegaskan, tahun 2026 harus menjadi momentum bagi Riau untuk bangkit dengan kondisi fiskal lebih sehat, sehingga pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas bisa berjalan lebih optimal serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.