Mutasi Besar ASN DPRD Riau Imbas Kasus SPPD Fiktif

PEKANBARU, JAGOK.CO – Skandal dugaan perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang selama ini menjadi sorotan publik akhirnya mengguncang internal birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. Setelah bertahun-tahun menjadi perbincangan di ruang-ruang pemerintahan dan terus menyeret nama lembaga legislatif daerah, kini langkah tegas mulai diambil.

Pemerintah Provinsi Riau memastikan akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ASN disebut akan dimutasi secara bertahap ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan sebagian di antaranya akan ditempatkan di unit pelayanan sosial milik pemerintah seperti panti asuhan.

Kebijakan yang disebut sebagai “penyegaran total birokrasi” itu diumumkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (18/5/2026).

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak lagi ingin mentoleransi praktik lama yang dianggap telah mencederai tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Praktik SPPD Fiktif Disebut Sudah Berlangsung Sejak 2020

Menurut SF Hariyanto, dugaan praktik SPPD fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau bukan persoalan baru. Pemerintah menilai pola tersebut sudah berlangsung cukup lama dan terus berulang sejak tahun 2020 tanpa adanya perubahan signifikan di internal kelembagaan.

Karena itu, Pemprov Riau memilih mengambil langkah ekstrem dengan melakukan “cuci total” terhadap jajaran ASN Sekwan DPRD Riau. Seluruh pegawai akan digeser secara bertahap guna memutus mata rantai pola kerja lama yang dinilai telah mengakar.

“Kami tidak punya niat yang macam-macam, ini hanya penyegaran saja. Kepada masyarakat Riau kami mohon pengertiannya,” ujar SF Hariyanto.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa mutasi massal ini bukan semata-mata hukuman administratif, tetapi bagian dari reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan di tubuh Pemprov Riau.

ASN Dipindahkan ke Damkar, BPBD, Satpol PP Hingga Panti Asuhan

Dalam skema mutasi besar-besaran tersebut, ASN yang sebelumnya bertugas di lingkungan Sekwan DPRD Riau akan ditempatkan ke berbagai OPD strategis di lingkungan Pemprov Riau. Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP Provinsi Riau, hingga sejumlah unit pelayanan sosial dan panti asuhan milik pemerintah daerah.

Langkah ini dinilai sebagai upaya penyegaran sistem sekaligus membangun kultur kerja baru yang lebih disiplin, transparan, dan profesional.

Mutasi dilakukan dalam dua tahap agar pelayanan administrasi di lingkungan DPRD Riau tetap berjalan normal dan tidak mengalami kelumpuhan birokrasi. Pemerintah menargetkan seluruh proses pergeseran ASN tersebut rampung dalam waktu maksimal dua bulan.

“Pergantiannya akan dilakukan dua tahap, dan paling lama dua bulan setelah pergantian pertama semuanya sudah selesai,” jelasnya.

Pemprov Riau Tegaskan Ini Bukan Langkah Politis

SF Hariyanto menegaskan bahwa kebijakan mutasi massal ini bukanlah keputusan bermuatan politik ataupun bentuk balas dendam birokrasi. Menurutnya, langkah tersebut murni dilakukan untuk memperbaiki sistem internal pemerintahan dan memutus kebiasaan lama yang dianggap tidak sehat.

Ia menilai, apabila pegawai lama tetap dipertahankan tanpa perubahan signifikan, maka pola kerja yang selama ini menjadi sorotan publik dikhawatirkan akan kembali terulang.

Karena itu, perombakan total dianggap sebagai solusi paling cepat dan paling realistis dalam memperbaiki tata kelola Sekretariat DPRD Riau yang selama beberapa tahun terakhir terus diterpa isu perjalanan dinas fiktif.

Kebijakan tersebut juga menjadi pesan moral bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyasar pelayanan publik, tetapi juga menyentuh aspek integritas dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Pengembalian Kerugian Negara Tetap Dilakukan

Meski para ASN dipindahkan ke OPD lain maupun unit sosial pemerintah, Pemprov Riau memastikan kewajiban pengembalian kerugian negara tetap berjalan.

Pemerintah bahkan telah memperbarui Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai dasar hukum pemotongan cicilan pengembalian dana yang diduga berkaitan dengan praktik SPPD fiktif tersebut.

Namun demikian, Pemprov menegaskan pemotongan hanya dilakukan terhadap TPP dan tidak menyentuh gaji pokok ASN. Kebijakan ini diambil agar kehidupan keluarga pegawai tetap terjamin di tengah proses pengembalian kerugian negara.

“Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan,” terang SF Hariyanto.

Publik Menanti Pembenahan Nyata di DPRD Riau

Kasus dugaan SPPD fiktif yang menyeret lingkungan Sekretariat DPRD Riau selama ini memang menjadi perhatian masyarakat luas. Selain menyangkut penggunaan uang negara, persoalan tersebut juga dinilai berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Langkah mutasi total ratusan ASN ini pun memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan tegas dan berani, namun tidak sedikit pula yang berharap agar pembenahan tidak berhenti pada mutasi semata.

Publik kini menanti sejauh mana reformasi birokrasi yang digaungkan Pemprov Riau benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Dengan kasus ini, Pemerintah Provinsi Riau menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa penataan birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.