PBB Desak Indonesia Usut Kekerasan Aparat dalam Demo Nasional

JENEWA – JAGOK.CO – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terkait dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan dalam gelombang demonstrasi besar yang melanda tanah air. Aksi massa yang dipicu oleh kemarahan publik atas tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah kebijakan penghematan itu telah menewaskan sedikitnya enam orang dan memicu sorotan internasional.

“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” ujar Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Senin (1/9/2025).

PBB Ingatkan Hak Warga untuk Berdemonstrasi

Menurut Shamdasani, pihak berwenang di Indonesia wajib menjunjung tinggi hak warga untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat, sembari tetap menjaga ketertiban sesuai standar internasional. Ia menekankan, aparat keamanan – termasuk militer bila dikerahkan dalam fungsi penegakan hukum – harus tunduk pada prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.

Selain itu, PBB menegaskan pentingnya kebebasan pers untuk meliput peristiwa secara independen tanpa intimidasi maupun pembatasan. “Kami menekankan pentingnya dialog sebagai jalan keluar dari keresahan publik,” tambah Shamdasani.

Tuntutan Investigasi Transparan atas Dugaan Pelanggaran HAM

OHCHR secara resmi menyerukan agar dilakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia internasional, khususnya terkait penggunaan kekerasan oleh aparat terhadap massa aksi.

“Kami menyerukan investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan,” tegas Shamdasani.

Dari Aksi Damai ke Bentrokan

Gelombang demonstrasi yang dimulai sejak Senin (25/8/2025) awalnya berlangsung damai. Namun situasi berubah drastis setelah beredar sebuah video pada Kamis malam yang memperlihatkan mobil taktis Brimob diduga melindas seorang pengemudi ojek online. Rekaman tersebut memicu kemarahan publik dan membuat aksi meluas dari Jakarta ke berbagai kota besar di Indonesia.

Peristiwa ini disebut-sebut sebagai kerusuhan terbesar sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari satu tahun lalu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sorotan Internasional dan Dampak Ekonomi Nasional

Gelombang demonstrasi ini tak hanya memicu kecaman di dalam negeri, tetapi juga menyedot perhatian internasional. Media asing menyoroti bagaimana krisis politik yang dipicu oleh kebijakan DPR dan langkah penghematan pemerintah dapat berimbas pada stabilitas ekonomi nasional.

Beberapa pengamat menilai, kerusuhan sosial ini bisa menimbulkan efek domino berupa jatuhnya indeks saham, melemahnya rupiah, dan menurunnya kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia.

Kritik Publik terhadap Kinerja PBB

Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia menilai langkah PBB sebagai terlambat dan hanya bersifat simbolis. Ada anggapan bahwa PBB kerap mudah mengkritik negara lain, namun lamban dalam memberikan solusi konkret.

Ungkapan satir yang beredar di media sosial menggambarkan kondisi ini: “Kuman di seberang lautan tampak jelas, gajah di pelupuk mata tak terlihat.” Kalimat tersebut mencerminkan keraguan publik terhadap efektivitas PBB dalam menangani isu-isu besar, baik di tingkat global maupun nasional.

Penutup: Menanti Sikap Tegas Pemerintah

Gelombang protes yang bermula dari isu tunjangan DPR kini berkembang menjadi krisis politik dan kemanusiaan yang menyedot perhatian dunia. PBB melalui OHCHR telah menegaskan sikapnya: Indonesia harus melakukan investigasi yang cepat, transparan, dan menyeluruh.

Kini, publik menanti langkah tegas pemerintah, apakah akan memilih jalur represif dengan memperketat pengamanan, atau membuka ruang dialog nasional sebagai solusi damai.

Satu hal yang pasti, keberanian Indonesia dalam menghadapi krisis ini akan menjadi tolok ukur komitmen demokrasi di mata dunia.