Pemprov Riau Buka Seleksi 20 Jabatan Eselon II, Pansel Umum Pekan Depan

Pemprov Riau pekan depan mengumumkan panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) guna mengisi 20 posisi strategis eselon II yang kosong pasca rotasi pejabat. Seleksi terbuka ini ditargetkan berlangsung 14 hari agar pelaksanaan APBD-P 2025 dan penyusunan APBD 2026 dapat dipimpin kepala OPD baru yang profesional dan berintegritas.

Pemprov Riau Buka Seleksi 20 Jabatan Eselon II, Pansel Umum Pekan Depan
Pemprov Riau Umumkan Pansel Seleksi Jabatan Eselon II Pekan Depan, 20 Posisi Strategis Kosong Menunggu Pengisian

PEKANBARU – JAGOK.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan dalam waktu dekat akan mengumumkan panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) guna mengisi kekosongan jabatan eselon II. Rencana ini akan dipublikasikan secara resmi pekan depan setelah proses administrasi rampung.

Kekosongan jabatan strategis tersebut terjadi pasca pelantikan pejabat eselon II Pemprov Riau pada Jumat (19/9/2025). Dari hasil rotasi dan pergeseran jabatan, setidaknya terdapat 20 kursi penting yang harus segera diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Untuk itu, Pemprov Riau menegaskan komitmennya melaksanakan seleksi terbuka melalui mekanisme asesmen sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pekan depan kita umumkan pansel pengisian jabatan eselon II yang kosong. Izin sedang berproses,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, kepada awak media, Sabtu (20/9/2025).

Seleksi Dibuka 14 Hari, Fokus Percepatan Eksekusi APBD Riau

Syahrial menargetkan, proses pendaftaran seleksi terbuka jabatan eselon II atau asesmen dapat berlangsung selama 14 hari. Dengan begitu, hasil akhir bisa segera ditetapkan tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan program pemerintahan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita buka asesmen selama 14 hari pendaftaran, dan dapat hasilnya. Kita upayakan secepat mungkin,” tegasnya.

Menurut Syahrial, percepatan asesmen ini sangat penting agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2025 dapat dieksekusi oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Lebih jauh lagi, penyusunan APBD Riau 2026 juga bisa berjalan dengan baik jika sudah dipimpin pejabat yang definitif.

“Dengan kepala OPD baru hasil asesmen, pembahasan APBD 2026 bisa lebih sinergis. Kita harapkan pejabat yang terpilih benar-benar memahami kebutuhan daerah dan mampu membawa perubahan signifikan ke depan. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala,” tandasnya.

20 Jabatan Eselon II Kosong di Pemprov Riau

Berikut daftar jabatan eselon II yang kosong dan segera dibuka seleksi terbuka oleh Pemprov Riau:

  1. Kepala Dinas Kesehatan Riau

  2. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau

  3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau

  4. Kepala Biro Umum Setdaprov Riau

  5. Kepala Dinas Pariwisata Riau

  6. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau

  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau

  8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau

  9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau

  10. Direktur RSUD Arifin Achmad Riau

  11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau

  12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau

  13. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Riau

  14. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau

  15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau

  16. Kepala Dinas Perkebunan Riau

  17. Sekretaris Dewan DPRD Riau

  18. Kepala Dinas Pangan, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura Riau

  19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Riau (segera pensiun)

  20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau (pejabat definitif sakit)

Harapan Publik pada Seleksi Terbuka

Publik menaruh harapan besar agar proses seleksi jabatan eselon II Pemprov Riau ini benar-benar berlangsung transparan, akuntabel, dan menghasilkan pejabat yang profesional. Mengingat posisi yang kosong menyangkut OPD strategis seperti BPKAD, Bapenda, Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, hingga Bappeda Riau, maka hasil seleksi akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Jika asesmen berjalan sesuai rencana, maka Pemprov Riau diyakini dapat menata birokrasi lebih solid sekaligus memperkuat tata kelola APBD 2025–2026. Langkah ini juga dinilai penting untuk mendukung visi pembangunan Riau yang berdaya saing, inovatif, dan pro-rakyat.