Menkeu Purbaya Tolak Talangi Utang Kereta Cepat dari APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia minta Danantara ikut tanggung beban finansial demi keadilan fiskal negara.
Thabrani Al-Indragiri
JAGOK.CO – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat ke permukaan. Proyek infrastruktur berteknologi tinggi yang sempat menjadi kebanggaan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kini menghadapi masalah finansial serius.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan keengganannya menalangi utang proyek KCJB menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan, penggunaan dana publik untuk menutup beban finansial proyek komersial seperti Whoosh dapat menimbulkan ketimpangan fiskal dan moral hazard yang merugikan negara.
Dalam pernyataannya, Purbaya bahkan mengajukan usulan alternatif mengejutkan: penyelesaian utang proyek sebaiknya diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) — lembaga yang kini mengelola sebagian besar dividen dari BUMN.
“Kalau pakai APBN dulu agak lucu. Untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” tegas Purbaya, mengkritik ketimpangan distribusi tanggung jawab fiskal antara negara dan lembaga pengelola aset.
Menurutnya, keadilan fiskal harus ditegakkan secara konsisten. Bila Danantara menikmati aliran keuntungan dari investasi BUMN, maka secara logis lembaga tersebut juga harus menanggung risiko atau beban keuangan yang muncul dari proyek-proyek strategis seperti kereta cepat Whoosh.
Purbaya menilai, pola saat ini menimbulkan anomali fiskal — di mana keuntungan diserap oleh entitas pengelola investasi, sedangkan kerugian justru dibebankan ke APBN. Hal tersebut, menurutnya, dapat melemahkan disiplin fiskal nasional dan mencederai asas keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sendiri telah menelan biaya pembangunan triliunan rupiah, dengan sebagian besar pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dan konsorsium BUMN Indonesia–Tiongkok. Kendati proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat, tekanan terhadap keuangan negara kian terasa akibat membengkaknya biaya dan beban bunga utang.
Sejumlah ekonom pun menilai, pernyataan Purbaya menjadi peringatan penting bagi tata kelola investasi nasional, bahwa proyek-proyek strategis ke depan harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.
Polemik ini menunjukkan bahwa Whoosh bukan hanya soal kecepatan kereta, tetapi juga kecepatan negara dalam mengoreksi arah kebijakan fiskal agar tetap berpihak pada kepentingan publik dan keadilan ekonomi nasional.
