Proyek Astaka MTQ Kuansing Dikawal Ketat Kejari

TELUK KUANTAN, JAGOK.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan strategis daerah agar berjalan sesuai koridor hukum dan terhindar dari potensi penyimpangan. Melalui Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejari Kuansing melakukan langkah preventif dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres pembangunan Astaka Utama Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di Teluk Kuantan, Senin (15/6/2026).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko hukum terhadap proyek infrastruktur yang akan menjadi pusat perhatian masyarakat Riau, mengingat Astaka Utama MTQ tidak hanya dipersiapkan untuk pembukaan MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, tetapi juga akan mendukung pelaksanaan Festival Budaya Pacu Jalur 2026, agenda wisata budaya berskala nasional yang menjadi identitas Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan sebagai tindak lanjut atas permohonan pendampingan hukum (legal assistance) yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.

Pendampingan hukum yang dilakukan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kuansing merupakan bentuk peran aktif institusi kejaksaan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan preventif. Tujuannya tidak semata mengawasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, M. Harun Sunadi, SE, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Raden Muhammad Shandy, SH, memimpin langsung proses monitoring tersebut. Tim JPN melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara progres fisik pembangunan dengan dokumen kontrak kerja, termasuk memastikan spesifikasi teknis yang dikerjakan di lapangan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Kasi Datun Kejari Kuansing, Raden Muhammad Shandy, menjelaskan bahwa kehadiran Tim Jaksa Pengacara Negara di tengah pelaksanaan proyek pembangunan bertujuan memberikan masukan taktis dari perspektif hukum positif guna memperkecil potensi munculnya persoalan hukum di kemudian hari, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pengawasan berbasis mitigasi risiko menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas tata kelola pembangunan, terutama terhadap proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik dan menggunakan anggaran negara.

"Kami memberikan penekanan khusus terkait mitigasi risiko secara yuridis normatif. Langkah ini penting untuk meminimalisasi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Dari hasil monev hari ini, dinas pemohon berkomitmen memperketat pengawasan operasional rekanan di lapangan agar semua berjalan linier dengan kontrak baku yang telah disepakati," tegas Shandy, Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan, pendampingan hukum bukanlah bentuk intervensi terhadap aspek teknis pekerjaan, melainkan sebagai upaya memberikan pertimbangan hukum agar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek tetap berada dalam jalur yang benar, akuntabel, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Fasilitas Astaka Utama MTQ sendiri ditargetkan tidak hanya tampil megah dari sisi estetika, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang kokoh, aman, dan fungsional. Kehadiran bangunan tersebut diharapkan dapat menjadi simbol kesiapan Kuantan Singingi sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026.

Lebih dari itu, keberadaan astaka juga diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur penunjang bagi rangkaian Festival Pacu Jalur 2026, tradisi budaya masyarakat Kuansing yang telah dikenal luas sebagai warisan budaya yang sarat nilai kebersamaan, sportivitas, serta daya tarik pariwisata daerah.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Astaka Utama tidak hanya menyangkut aspek fisik semata, tetapi juga menjadi representasi wajah daerah dalam menyambut ribuan tamu, kafilah MTQ, wisatawan, serta masyarakat yang akan hadir pada dua perhelatan besar tersebut.

Mendapatkan pendampingan intensif dari Korps Adhyaksa, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, Ade Fahrer Arif, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bidang Datun Kejari Kuansing yang dinilainya telah menjadi benteng pengaman kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dengan institusi kejaksaan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih, efektif, dan bebas dari penyimpangan.

Dinas PUPR, lanjut Ade, berkomitmen untuk mengadopsi seluruh rekomendasi yang diberikan Tim Jaksa Pengacara Negara, termasuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan guna menghindari keterlambatan penyelesaian proyek maupun potensi pelanggaran terhadap kontrak kerja.

"Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang diberikan kejaksaan. Dengan adanya pendampingan hukum yang melekat ini, kami optimistis pembangunan Astaka MTQ dapat rampung tepat waktu, presisi secara spesifikasi teknis, dan sepenuhnya mematuhi koridor hukum yang berlaku," pungkas Ade Fahrer Arif.

Pendampingan hukum terhadap proyek strategis daerah seperti ini menjadi gambaran bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian dan kemegahan hasil akhir, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya dijalankan secara profesional, transparan, dan taat hukum. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan mampu menjadi model tata kelola pembangunan yang berintegritas demi menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.