Komisi I DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Terkait Dugaan Mutasi Ilegal di Pemko Pekanbaru

#ADVETORIAL #JAGOK.CO #DPRDKOTAPEKANBARU

Komisi I DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Terkait Dugaan Mutasi Ilegal di Pemko Pekanbaru
Komisi I DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Terkait Dugaan Mutasi Ilegal di Pemko Pekanbaru

JAGOK.CO - PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Terkait Dugaan Mutasi Ilegal di Pemko Pekanbaru, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, pada Senin (10/6/2024). Rapat ini membahas dugaan adanya mutasi ilegal di lingkungan Pemko Pekanbaru yang melibatkan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Doni Saputra, bersama anggota lainnya, serta dihadiri Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi, beserta jajarannya. Selain itu, perwakilan ASN yang menjadi korban dari keputusan Pj Wali Kota Pekanbaru, yang dilaporkan memberikan data palsu kepada Kementerian Dalam Negeri, turut hadir dalam rapat tersebut.

Komitmen DPRD untuk Menangani Masalah Mutasi 

Doni Saputra menegaskan bahwa masalah mutasi ilegal ini harus segera ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses administrasi Pemko Pekanbaru.

"Kami menegaskan kepada Kepala BKPSDM untuk segera menangani permasalahan ini dengan serius, karena ini terkait dengan kegagalan administrasi dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan," ujar Doni.

Politisi dari PAN ini juga menyatakan komitmennya untuk mengawasi proses pemulihan jabatan bagi ASN yang dinonjobkan akibat keputusan tersebut. Ia memastikan DPRD Pekanbaru akan terus mengawasi hingga masalah ini terselesaikan.

Tindak Lanjut dari BKPSDM

Kepala BKPSDM Pekanbaru, Irwan Suryadi, dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati Kementerian Dalam Negeri mengenai permasalahan ini. Ia menyampaikan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri telah memberikan respon positif terhadap surat yang diajukan dan segera memerintahkan kabid mutasi untuk menindaklanjuti masalah ini.

"Alhamdulillah, kami sudah mendapat respon positif dari Mendagri dan akan segera memerintahkan kabid mutasi untuk follow up lebih lanjut," ujar Irwan.

#Martencek