Konflik Warga vs Citraland Makin Panas: Truk Proyek Dilarang, Kompensasi Dipertanyakan

JAGOK.CO – PEKANBARU | Selasa, 29 Juli 2025 – Ketegangan mewarnai pertemuan terbuka antara warga Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan pihak pengembang perumahan elit Citraland. Alih-alih menemukan solusi damai, forum diskusi yang dihadiri puluhan warga dari 3 RW berakhir tanpa hasil. Warga kompak menolak keras aktivitas truk proyek Citraland—mulai dari truk molen, truk tanah, hingga kendaraan bertonase besar—melintas di kawasan pemukiman mereka.

Pertemuan yang digelar di Jalan Serai, rumah salah seorang tokoh masyarakat, dihadiri oleh Lurah Tangkerang Barat, Ketua RW 04 dan RW 09, serta sejumlah tokoh warga. Sayangnya, Ketua RW 08 tidak tampak hadir. Dari pihak pengembang, hadir perwakilan bernama Analisa Ginting beserta sejumlah staf proyek. Namun, kehadiran mereka justru tidak menghasilkan itikad baik untuk membuka ruang dialog yang solutif.

Dampak Nyata: Rumah Retak, Ruko Miring, Jalan Kampung Rusak Parah

Keluhan warga disampaikan dengan penuh emosi dan kekhawatiran. Mereka mengaku rumah-rumah mengalami keretakan serius, ruko miring, dan jalan lingkungan yang rusak berat akibat getaran truk-truk besar milik proyek Citraland.

“Tanah di sini labil, kedalaman gambutnya mencapai 3–4 meter. Ketika dilewati truk proyek, getarannya terasa ke pondasi rumah. Kami trauma! Jangan sampai pondasi patah baru bertindak,” ungkap salah satu warga yang rumahnya tepat berada di jalur operasional kendaraan proyek.

Warga juga mengeluhkan tidak adanya perbaikan jalan pasca proyek beroperasi. Bahkan, beberapa akses jalan yang dulunya baik kini berlubang dan penuh debu.

Tuntutan Warga: Bangun Jalur Khusus Proyek Citraland

Sikap warga pun tegas dan konsisten. Mereka menuntut agar seluruh truk proyek Citraland tidak lagi melintasi jalur lingkungan warga. Solusi yang diharapkan: pihak pengembang membangun jalur khusus logistik melalui akses internal Citraland sendiri.

“Kenapa truk proyek tidak lewat jalur Arengka yang langsung ke proyek? Kenapa malah harus melewati jalan kami? Ini bukan jalan industri, ini jalan kampung!” cetus salah satu warga, disambut sorak dan tepuk tangan dukungan dari warga lainnya.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Warga menilai jalur kampung tidak dirancang untuk kendaraan berat dan padat lalu lintas proyek.

Diam Seribu Bahasa: Citraland Bungkam, Kompensasi Tak Jelas

Ketika dimintai keterangan oleh awak media JAGOK.CO, perwakilan Citraland, Analisa Ginting, memilih menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Tak sepatah kata pun keluar, padahal masyarakat mempertanyakan transparansi bantuan dan kompensasi proyek sejak tahun 2020.

“Kami tahu ada bantuan, tapi yang menerima hanya segelintir orang. Tidak ada kejelasan siapa yang berhak. Tidak ada transparansi. Apa ini bukan bentuk diskriminasi?” ujar seorang warga penuh kekecewaan.

Warga menduga adanya kolusi dengan oknum tertentu di lingkungan RW sehingga distribusi bantuan proyek tidak menyentuh warga terdampak langsung.

Pengabaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Sebagai pengembang berskala nasional, Citraland seharusnya patuh terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang mengatur kewajiban pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) bagi perusahaan besar. Namun, hingga kini, belum tampak adanya bentuk konkret dari Citraland dalam:

• Menyerap tenaga kerja lokal

• Meningkatkan kesejahteraan warga sekitar proyek

• Menjalin komunikasi dua arah yang sehat

“Mereka ini perusahaan besar, tapi justru membuat kami menderita. Di mana rasa tanggung jawabnya?” ungkap seorang tokoh masyarakat.

Kurangnya Empati Sosial: Saat Warga Berduka, Truk Tetap Melintas

Warga juga menyesalkan sikap tak empati dari Citraland. Dalam sebuah kejadian duka beberapa waktu lalu, truk proyek tetap melintas, mengganggu prosesi pelayat.

“Tidak ada satu pun humas Citraland yang datang menyampaikan belasungkawa. Ini menunjukkan mereka tidak punya empati. Bahkan saat warga berduka pun, proyek mereka tetap jalan,” tambah warga lainnya.

Kejadian ini memperkuat persepsi publik bahwa Citraland gagal membangun relasi sosial yang sehat di tengah masyarakat tempat mereka beroperasi.

Citraland Bukan Sekali Ini Bermasalah

Masalah yang melibatkan Citraland juga pernah terjadi di beberapa daerah lain, seperti Jabodetabek, dengan pola serupa: konflik lahan, gangguan lingkungan, pelanggaran perizinan, hingga tuntutan kompensasi warga yang tak ditanggapi serius.

“Apakah ini memang pola lama Citraland? Masuk ke wilayah masyarakat, merusak, lalu bungkam dan pergi?” sindir warga Tangkerang Barat.

Ultimatum Warga: Tutup Total Jalur Proyek Jika Diabaikan

Karena pertemuan berujung buntu, warga akhirnya menyampaikan ultimatum keras: mereka akan menutup total jalur lingkungan dari aktivitas proyek jika kendaraan Citraland tetap melintas.

“Kami akan pasang portal. Tidak satu pun truk proyek lewat lagi. Ini jalan kami, bukan jalan bisnis mereka,” tegas warga dalam pernyataan kolektif.

Penutup: Saat Warga Bergerak, Pengembang Harus Dengar

Konflik antara warga Tangkerang Barat dan Citraland mencerminkan pentingnya pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, bukan sekadar kepentingan modal. Jika pengembang tidak mampu hadir dengan itikad baik, warga akan terus menyuarakan haknya—baik di jalan maupun di ruang hukum.

JAGOK.CO – Tajam | Berimbang | Berani