Pemkab Siak-BPS Sepakat Wujudkan Satu Data Riau

JAGOK.CO – PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak sebagai bentuk dukungan penuh terhadap implementasi Program Satu Data Riau. Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah strategis mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penandatanganan MoU dilakukan berjenjang, dimulai dari BPS RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, kemudian dilanjutkan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota dengan BPS setempat di wilayah Provinsi Riau.

Gubernur Riau: MoU Ini Tonggak Penting Membangun Kebijakan Berbasis Data

Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan, kesepakatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting dalam memperkuat fondasi kebijakan publik berbasis data valid.

“MoU ini merupakan komitmen bersama untuk membangun ekosistem data terintegrasi sesuai grand design Satu Data Indonesia,” ujar Gubri Abdul Wahid di Balai Serindit, Komplek Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (7/8/2025) malam.

Ia menambahkan, data yang akurat adalah pondasi utama perencanaan pembangunan. Dengan data yang seragam, tumpang tindih informasi dapat dihindari, koordinasi lintas sektor lebih kuat, dan kebijakan dapat lebih tepat sasaran.

Program Satu Data Indonesia sendiri memiliki dasar hukum jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh perangkat daerah menggunakan satu sumber referensi data resmi.

BPS RI: Sinergi Data untuk Pembangunan Presisi dan Adaptif

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi langkah Pemprov Riau dan seluruh pemerintah daerah yang berkomitmen membangun data terpadu.

“Kami berharap MoU ini menjadi langkah awal sinergi lebih erat antara BPS dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi yang presisi, adaptif, dan berbasis bukti,” ujarnya.

Bupati Siak: Data Akurat untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran

Bupati Siak Afni menegaskan dukungan penuh terhadap kesepakatan ini, khususnya kerja sama Pemkab Siak dengan BPS Kabupaten Siak.

“MoU ini menandai komitmen kolektif di Kabupaten Siak untuk memperkuat sistem data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Afni.

Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dengan data yang tepat, kebijakan yang kita ambil akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Pentingnya Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi Satu Data Riau diharapkan menjadi pilar penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan integrasi data antarinstansi, setiap kebijakan yang diambil akan memiliki landasan informasi yang jelas, meminimalkan kesalahan perencanaan, dan memastikan manfaat program sampai ke sasaran yang tepat.