Bupati Rohil Dukung Komitmen PROPER dan Pajak Daerah

JAGOK.CO – ROHIL – Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Bistamam menghadiri secara langsung agenda penting penyerahan Sertifikat/Rapor Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk periode penilaian tahun 2023–2024. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah serta pelaksanaan rapat koordinasi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan para pimpinan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Riau. Acara berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, bertempat di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Riau.

Dalam forum rapat antara Pemprov Riau dan para pimpinan perusahaan, Gubernur Riau Abdul Wahid secara tegas meminta komitmen konkret dari seluruh pelaku usaha, terutama perusahaan-perusahaan berskala besar, agar mematuhi regulasi lalu lintas dan memastikan standar kendaraan operasional terpenuhi. Hal ini ditegaskan menyusul kondisi infrastruktur jalan provinsi yang terus memburuk akibat maraknya pelanggaran oleh kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

Gubernur Abdul Wahid menyoroti secara serius dampak signifikan dari kendaraan ODOL terhadap percepatan kerusakan jalan. Ia menjelaskan bahwa idealnya, infrastruktur jalan yang dibangun memiliki daya tahan hingga 20 tahun, namun kenyataannya saat ini banyak jalan mengalami kerusakan parah hanya dalam kurun waktu dua bulan akibat beban berlebih dari kendaraan yang tidak sesuai standar.

"Saya tidak melarang aktivitas ekonomi, namun para pimpinan perusahaan wajib memahami bahwa ketika jalan rusak, yang pertama kali terdampak juga adalah dunia usaha itu sendiri. Jangan sampai pembangunan yang kami lakukan menjadi sia-sia karena pelanggaran aturan oleh pelaku usaha," tegas Gubri Wahid.

Ia menambahkan bahwa beban ekonomi akibat kerusakan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah, melainkan berdampak luas pada masyarakat dan distribusi logistik regional. Oleh karena itu, ia meminta perusahaan agar melakukan pengawasan internal terhadap armada dan memastikan penggunaan kendaraan yang memenuhi ketentuan, termasuk plat kendaraan yang sesuai domisili agar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami bersama Kapolda Riau telah menyepakati kebijakan pembebasan biaya mutasi kendaraan untuk memudahkan proses administrasi, asalkan perusahaan bersedia melakukan penyesuaian sesuai standar. Ini bagian dari dukungan kami terhadap dunia usaha yang taat aturan," ujarnya.

Langkah konkret juga tengah disiapkan Pemprov Riau dengan menjajaki integrasi pelanggaran aturan kendaraan ODOL ke dalam indikator penilaian PROPER yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Gubri, jika pelanggaran ini terus berlanjut tanpa pembenahan, maka aspek tanggung jawab perusahaan terhadap infrastruktur daerah akan menjadi bagian dari skor penilaian PROPER.

"Saya sudah menyampaikan langsung kepada Menteri LHK. Jika regulasi ini tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan, maka akan kami masukkan aspek pemeliharaan jalan ke dalam kriteria PROPER sebagai bentuk sanksi administratif," ungkap Wahid dengan tegas.

Lebih lanjut, Gubri menegaskan bahwa seluruh pajak yang dipungut dari masyarakat harus memberikan manfaat nyata bagi pengguna jalan dan dunia usaha. Oleh karena itu, ia menyerukan kolaborasi aktif dari semua elemen perusahaan dalam menjaga kualitas jalan sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi dan mobilitas logistik di Provinsi Riau.

"Kita ingin aktivitas ekonomi berjalan lancar, tapi tidak dengan mengorbankan fasilitas publik yang dibiayai dari uang rakyat. Jangan sampai demi keuntungan jangka pendek, kita mengabaikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, kehadiran Bupati Rokan Hilir H. Bistamam yang didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Ferry H. Parya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil, Suwandi, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohil, Cicik Mawardi, menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah kabupaten terhadap komitmen bersama ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir turut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan pemprov dalam menjaga lingkungan, infrastruktur, serta meningkatkan penerimaan pajak daerah demi kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.