Wako Pekanbaru Serap Aspirasi Infrastruktur dalam FKP RKPD 2027

PEKANBARU – JAGOK.CO – Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho, SE, MM, menerima berbagai usulan strategis dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2027. Forum tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan merumuskan arah kebijakan, prioritas program, dan kebutuhan anggaran pembangunan kota ke depan.

Kegiatan ini digelar di Aula Lantai VI Gedung Utama Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa (10/2/2026), dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga unsur pemangku kepentingan lainnya.

Forum konsultasi publik ini menjadi ruang dialog krusial antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus wadah untuk menyelaraskan aspirasi publik dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui mekanisme partisipatif ini, pemerintah kota berupaya memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Drainase dan Jalan Lingkungan Jadi Aspirasi Utama Warga

Dalam forum tersebut, Wali Kota Agung Nugroho mengungkapkan bahwa infrastruktur dasar masih menjadi isu utama yang paling banyak diusulkan masyarakat. Mayoritas aspirasi yang disampaikan melalui perwakilan Rukun Warga (RW) dan masyarakat akar rumput menitikberatkan pada perbaikan sistem drainase serta semenisasi jalan lingkungan.

Menurut Agung, persoalan drainase menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan upaya mitigasi banjir dan pengendalian genangan air yang kerap terjadi di sejumlah kawasan permukiman.

“Perbaikan drainase ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah banjir serta pembenahan saluran air di kawasan permukiman masyarakat,” ujar Wako Agung dalam forum tersebut.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui program semenisasi, terutama di wilayah permukiman padat penduduk yang masih memiliki akses jalan terbatas dan belum layak. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai krusial untuk mendukung mobilitas warga, aktivitas ekonomi, layanan sosial, hingga akses pendidikan dan kesehatan.

Partisipasi Publik Jadi Fondasi Perencanaan Pembangunan

Wali Kota Agung menegaskan bahwa masukan masyarakat merupakan fondasi utama dalam penyusunan RKPD 2027. Forum konsultasi publik, kata dia, bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah kota terhadap prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah.

“Aspirasi mengenai drainase dan semenisasi jalan adalah kebutuhan riil yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini akan menjadi perhatian dalam perumusan program kerja pemerintah kota ke depan,” tegasnya.

Agung juga menilai bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan akan meningkatkan efektivitas kebijakan, ketepatan sasaran program, serta legitimasi publik terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Sinkronisasi Teknis Pemerintah dan Kebutuhan Warga

Ke depan, Wali Kota berharap terjadi sinkronisasi antara perencanaan teknis pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dituangkan dalam RKPD tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata warga di lapangan.

Dengan pendekatan perencanaan partisipatif tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembangunan kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

“Kita ingin Pekanbaru menjadi kota yang nyaman, tertata, dan memiliki infrastruktur yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga,” pungkas Agung.