DPRD Riau Dorong PAP, Mahasiswa Ingatkan Dampak ke Petani Sawit

PEKANBARU – JAGOK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tengah mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, yang bertugas menggali potensi pendapatan baru sekaligus mengevaluasi regulasi fiskal daerah, termasuk kebijakan pajak air permukaan bagi sektor usaha.

Kebijakan PAP ini disebut-sebut ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, khususnya sektor perkebunan dan industri yang memanfaatkan sumber daya air permukaan dalam operasional bisnisnya. Secara normatif, kebijakan ini tidak menyasar masyarakat umum.

Namun demikian, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau Bersatu menilai bahwa kebijakan tersebut tetap memiliki potensi dampak tidak langsung (multiplier effect) terhadap masyarakat, terutama petani sawit kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Koordinator Pusat (Koorpus) Aliansi BEM se-Riau Bersatu, Muhammad Ikhsan, menilai bahwa beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan perkebunan sawit—dengan estimasi sekitar Rp1.700 per batang per bulan—berpotensi ditransmisikan ke tingkat petani melalui mekanisme tata niaga industri kelapa sawit.

“Memang PAP sebesar Rp1.700 per batang per bulan itu ditujukan kepada perusahaan, tetapi dalam praktiknya sangat mungkin yang menanggung justru petani kecil, karena perusahaan bisa membebankan biaya itu ke harga Tandan Buah Segar (TBS) petani,” ujar Ikhsan.

Multiplier Effect Diibaratkan Seperti Pajak di Kafe

Untuk menjelaskan potensi dampak tersebut, Ikhsan mengibaratkan kebijakan PAP seperti pajak konsumsi yang dibebankan kepada pelanggan saat bertransaksi di kafe atau restoran, meskipun secara hukum kewajiban pajak berada di pihak pelaku usaha.

“Misalnya pak dewan sedang ngopi di kafe, ketika bayar ada tambahan pajak yang dibebankan ke konsumen. Padahal yang wajib bayar pajak sebenarnya kan pihak kafe. Begitulah multiplier effect dari kebijakan PAP ini, meskipun pajaknya ditujukan ke perusahaan, dampaknya bisa dirasakan petani,” jelasnya.

Dorong Alternatif Hilirisasi Sawit untuk Tingkatkan PAD

Menurut Ikhsan, pemerintah daerah dan DPRD perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat. Ia menilai potensi sektor hilirisasi kelapa sawit masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Ia menyarankan agar DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pengolahan minyak goreng atau produk turunan sawit lainnya. Selain berpotensi meningkatkan PAD, kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal.

“Sebaiknya DPRD mendorong Pemprov membangun pabrik pengolahan minyak goreng atau industri hilir sawit. Selain meningkatkan PAD, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” tambahnya.

Minta DPRD Lakukan Kajian Mendalam dan Partisipatif

Ikhsan berharap DPRD Provinsi Riau melakukan kajian mendalam, komprehensif, dan partisipatif sebelum mengesahkan atau mengimplementasikan kebijakan optimalisasi PAP. Ia menilai kebijakan fiskal yang tidak dirancang secara hati-hati berpotensi menekan harga TBS sawit, yang pada akhirnya berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga petani.

Menurutnya, penurunan harga TBS bukan hanya persoalan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan pendidikan, mengingat banyak mahasiswa di Riau yang bergantung pada penghasilan orang tua dari sektor kelapa sawit.

“Kami berharap rencana kebijakan PAP dikaji dan dipertimbangkan secara matang karena dampaknya terhadap harga TBS. Kalau harga TBS turun, kami bisa kesulitan membayar SPP, sebab ekonomi orang tua kami sangat bergantung pada kelapa sawit,” tutup Ikhsan.