Zukri Sampaikan Usulan Infrastruktur pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Riau 2027
Thabrani Al-Indragiri 
Bupati Pelalawan, Zukri, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2027 yang digelar di Menara Dang Merdu, Pekanbaru, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, S. F. Hariyanto, dan dihadiri para bupati/wali kota se-Riau, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan OPD terkait. Forum ini menjadi tahapan strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah menuju tahun 2027.
Dalam arahannya, Plt Gubernur Riau menegaskan bahwa pembangunan Riau harus terarah, terukur, dan konsisten, dengan prioritas pada penguatan sumber daya manusia—khususnya sektor kesehatan—serta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar penyusunan APBD disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan tetap sinkron dengan program nasional.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam penyelesaian tunda bayar dan tunda salur yang sebelumnya menjadi perhatian daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen pemerintah provinsi dalam penyelesaian tunda bayar dan tunda salur. Ini menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti bagi daerah,” ujarnya.
Menanggapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Bupati menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.
“Penurunan TKD ini harus menjadi cambuk bagi kami, bukan untuk mengeluh. Kita harus berpikir bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik dan daerah bisa lebih mandiri,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Zukri juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas, khususnya di bidang infrastruktur pendukung sektor pariwisata. Ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Riau agar Pelalawan dapat berkembang sebagai salah satu tujuan wisata nasional.
“Kami mohon dukungan provinsi agar Pelalawan bisa menjadi salah satu tujuan wisata nasional. Dalam waktu dekat kami menjadi tuan rumah Festival Keraton Kerajaan Nasional di Istana Sayap. Tentu kami membutuhkan dukungan, terutama perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi,” katanya.
Selain akses menuju Istana Sayap, Bupati juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan wisata Bono yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila didukung aksesibilitas yang memadai.
Terkait kebijakan opsen pajak kendaraan, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan pendapatan daerah maupun pelayanan publik.
“Kita perlu mencari jalan keluar bersama. Jika pendapatan menurun, tentu berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar semakin taat membayar pajak kendaraan,” tutupnya.
(MC Pelalawan)
