Gencatan Senjata Gaza: Harapan atau Ilusi Perdamaian?

JAGOK.CO - GAZA, TIMUR TENGAH — Putaran baru perundingan tidak langsung antara Hamas dan Israel kembali digelar di ibu kota Qatar, Doha, dengan mediasi dari Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar. Namun, di balik meja perundingan itu, rakyat Palestina di Jalur Gaza justru menghadapi paradoks yang semakin meruncing: kebutuhan akan penghentian pertempuran demi keselamatan hidup bertolak belakang dengan ketidakpercayaan mendalam terhadap janji-janji yang kerap diingkari.

Di satu sisi, krisis kemanusiaan yang terus memburuk menuntut dihentikannya agresi Israel sesegera mungkin. Namun, pengalaman panjang atas kesepakatan gencatan senjata yang sering dilanggar, serta janji politik yang dilanggar berulang kali, memicu keraguan kolektif di tengah warga Gaza. Apakah ini merupakan langkah awal menuju perdamaian sejati, atau hanya jeda sesaat dalam konflik berkepanjangan?

Hamas menyatakan sikap "positif" atas proposal terbaru AS, tetapi respons itu bukanlah cerminan optimisme, melainkan kalkulasi realistis dalam situasi penuh tekanan. Di tengah reruntuhan rumah, rumah sakit yang lumpuh, kelaparan massal, dan lebih dari sejuta pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat, pertanyaan besar mencuat: siapa yang benar-benar menentukan nasib mereka?

Di Washington, Presiden AS Donald Trump mengklaim perundingan berjalan positif usai pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. "Mereka ingin mencapai gencatan senjata. Semuanya berjalan dengan sangat baik," ujar Trump. Namun, kenyataan di lapangan tak seindah retorika diplomatik. Perundingan di Doha belum menghasilkan kesepakatan final, dan kekerasan di Gaza masih berlanjut.

Menariknya, pernyataan Trump tak menyebut peran Otoritas Palestina atau faksi-faksi lain. Hal ini mengkhawatirkan para pengamat karena dapat mengabaikan legitimasi representasi politik Palestina dan memberi ruang pada langkah sepihak Israel. Bahkan, Trump dan Netanyahu membahas kemungkinan "relokasi penduduk", sebuah narasi yang oleh banyak pihak dilihat sebagai bentuk terselubung dari pembersihan etnis.

Netanyahu menyatakan bekerja sama dengan AS untuk mengidentifikasi negara-negara yang dapat menjadi tujuan relokasi warga Gaza. "Jika mereka ingin pergi, mereka harus diberi kesempatan," ujarnya. Retorika ini dinilai menormalisasi pemindahan paksa dengan kedok kemanusiaan.

Gencatan senjata yang dibahas pun dipandang banyak kalangan sebagai respons terpaksa, bukan hasil konsensus sejati. Selama hampir 20 bulan agresi Israel berlangsung, proposal gencatan senjata terus bermunculan, namun pelaksanaannya tidak pernah utuh. Israel hanya menjalankan fase awal pertukaran tahanan, lalu menghentikan tahapan lanjutan sambil tetap menggempur Gaza.

Mustafa Ibrahim, analis politik dari Gaza, menyebut respons Hamas lebih didorong oleh tekanan daripada keyakinan. "Masyarakat kelelahan. Kebutuhan dasar tak terpenuhi. Menolak gencatan senjata dalam kondisi seperti ini nyaris mustahil," katanya. Hamas sendiri masih menolak beberapa poin, seperti mekanisme distribusi bantuan, struktur pemerintahan pascaperang, dan jaminan internasional atas kesepakatan.

Keraguan juga tertuju pada kredibilitas AS sebagai mediator utama. Banyak warga Gaza meyakini bahwa upaya diplomasi ini lebih bertujuan memperbaiki citra politik global ketimbang menciptakan keadilan abadi. Di sisi lain, Israel terus melancarkan operasi militer dan memperluas pemukiman ilegal di Tepi Barat, sementara UNRWA dilemahkan perlahan.

Diskursus media Israel turut menyebarkan gagasan tentang model pemerintahan baru di Gaza, seperti administrasi Liga Arab atau otoritas sipil asing. Namun, rakyat Palestina melihat semua ini sebagai bentuk kolonialisasi ulang.

Analis politik Gaza menyebut bahwa ini bukan proses damai, melainkan strategi manajemen krisis untuk meredakan kekerasan tanpa menyentuh akar konflik. Keputusan utama tetap berada di tangan Netanyahu dan Trump, dua pemimpin yang tengah menghadapi tekanan politik domestik. Netanyahu masih bergulat dengan tuduhan korupsi, sementara Trump berambisi mengukir prestasi diplomatik menjelang pemilu.

Ayman Shaheen, guru besar ilmu politik di Gaza, menyebut kesepakatan cepat tanpa keadilan hanya akan menghasilkan gencatan rapuh. "Mereka ingin keheningan, bukan penyelesaian. Amerika ingin ledakan berhenti, bukan akar masalahnya diselesaikan," ujarnya. Ia menilai tanpa mekanisme akuntabilitas, semua kesepakatan akan gagal.

Iyad al-Qarra menilai negosiasi berada di "zona abu-abu" dengan detail yang belum diungkap. Salah satu usulan kontroversial adalah menyimpan senjata kelompok perlawanan di gudang tersegel di bawah pengawasan internasional. Namun, banyak warga Gaza menilai usulan ini prematur selama belum ada pengakuan terhadap hak-hak nasional Palestina.

Selama tidak ada jaminan pembentukan negara Palestina merdeka sesuai batas 1967 dan penghentian pendudukan serta perluasan permukiman ilegal, perlucutan senjata akan dilihat sebagai penyerahan diri.

Pertanyaan besar lain kini mengemuka: siapa yang akan memerintah Gaza pascaperang? Dalam perundingan terbaru, Otoritas Palestina dan PLO justru terpinggirkan. Sebagai gantinya, muncul wacana pemerintahan alternatif seperti otoritas gabungan Arab, pemerintahan teknokrat, atau pengawasan asing. Namun, semua itu ditolak oleh rakyat Palestina yang melihatnya sebagai upaya melemahkan institusi nasional.

Esmat Mansour dari Ramallah menyoroti pembentukan Gaza Humanitarian Foundation yang didukung AS sebagai upaya sistematis menghapus narasi perjuangan dan menggantikan UNRWA. "Jika lembaga kemanusiaan mengambil alih urusan politik, maka rakyat Palestina kehilangan suara mereka," tegasnya.

Mukhaimer Abu Saada, akademisi di Gaza, menambahkan bahwa bantuan tanpa keadilan hanya akan memperpanjang penderitaan. "Gencatan senjata tanpa solusi politik hanya menutup luka tanpa menyembuhkan," katanya. Ia menekankan bahwa perdamaian sejati harus menjamin hak, kedaulatan, dan martabat.

Kesimpulannya, narasi gencatan senjata di Gaza tak dapat dilepaskan dari dimensi politik, kolonialisme modern, dan kepentingan global. Selama akar konflik tak disentuh dan rakyat Palestina tak diberi ruang menentukan nasibnya sendiri, maka setiap jeda hanya menjadi pengelolaan krisis — bukan solusi permanen.