ISA Tangguhkan Israel, Boikot Akademik Gaza Meluas

JAGOK.CO – TIMUR TENGAH – Ketegangan akademik internasional memuncak setelah Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA) secara resmi menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sosiologi Israel, Senin (1/7/2025), sebagai respons atas sikap bungkam lembaga tersebut terhadap krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis ke publik, ISA menyampaikan penyesalan mendalam atas kegagalan asosiasi mitranya di Israel untuk menunjukkan sikap moral dan ilmiah terhadap “situasi tragis dan tak berperikemanusiaan” yang terjadi di Jalur Gaza. Ketiadaan kecaman dari organisasi akademik Israel dianggap mencederai prinsip etika sosiologi global yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Keputusan penangguhan ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang boikot dan penolakan dari komunitas akademik internasional serta jaringan aktivis hak asasi manusia atas rencana keikutsertaan delegasi Israel dalam Forum Sosiologi Dunia ke-5 yang akan digelar pada Juli 2025 di Rabat, Maroko.

ISA menegaskan bahwa secara kelembagaan, pihaknya tidak memiliki hubungan formal dengan institusi publik Israel. Namun, dalam pernyataan yang sama, ISA belum memberikan kejelasan apakah para akademisi dari Israel akan tetap diperbolehkan hadir secara individu dalam forum tersebut atau tidak. Ketidakjelasan ini memicu reaksi keras dari banyak pihak yang menuntut ketegasan moral dan konsistensi etika.

Forum Sosiologi Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 6–11 Juli 2025 di Universitas Mohammed V, Maroko, sebelumnya diharapkan menjadi ajang ilmiah yang mempertemukan lebih dari 4.500 peneliti, akademisi, dan praktisi dari sedikitnya 100 negara. Namun dalam beberapa hari terakhir, puluhan akademisi dari Maroko, Prancis, Afrika Selatan, Indonesia, dan negara lain mengumumkan pengunduran diri mereka dari forum sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan sebagai protes atas kemungkinan kehadiran delegasi akademik dari negara pendudukan.

Aksi boikot ini juga diperkuat oleh seruan terbuka dari Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), yang sejak awal menyerukan kepada seluruh akademisi dunia untuk tidak memberikan ruang partisipasi bagi entitas akademik Israel. Dalam pernyataannya, PACBI mendesak agar komunitas ilmiah global menghentikan seluruh bentuk kerja sama ekonomi, perdagangan, dan akademik dengan Israel, yang dinilai memperkuat praktik kolonialisme, apartheid, dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza yang oleh banyak pihak—termasuk pengamat HAM internasional dan pakar hukum internasional—dikategorikan sebagai bentuk genosida modern. Serangan brutal ini mencakup pembunuhan massal terhadap warga sipil, penghancuran sistematis terhadap infrastruktur sipil, blokade pangan yang mengakibatkan kelaparan massal, serta pengusiran paksa terhadap ratusan ribu penduduk Palestina.

Data terbaru mencatat bahwa lebih dari 190.000 warga Palestina menjadi korban tewas atau luka-luka, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 11.000 orang dinyatakan hilang, sementara ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal, hidup dalam pengungsian tanpa akses memadai terhadap air bersih, makanan, dan layanan kesehatan. Kondisi kelaparan akut juga telah merenggut nyawa, termasuk puluhan balita dan anak-anak.

Ironisnya, agresi ini terus berlanjut meskipun Mahkamah Internasional telah mengeluarkan perintah hukum kepada Israel untuk menghentikan operasinya, dan di tengah gelombang kecaman global dari berbagai negara, organisasi PBB, lembaga kemanusiaan, dan pemimpin moral dunia.

Di balik keberlanjutan serangan ini, Amerika Serikat (AS) disebut sebagai pendukung utama, baik dari sisi militer maupun politik. Dukungan AS dinilai memberi impunitas bagi Israel untuk melanjutkan aksi militer yang melanggar prinsip hukum humaniter internasional, Piagam PBB, dan Konvensi Jenewa.

Penangguhan keanggotaan Asosiasi Sosiologi Israel oleh ISA menjadi preseden penting dalam sejarah akademik global, menandai bahwa lembaga keilmuan pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab etik terhadap penderitaan umat manusia. Keputusan ini diharapkan mendorong konsolidasi akademik internasional untuk bersikap tegas terhadap kekerasan struktural dan genosida, sekaligus menunjukkan bahwa dunia keilmuan tidak netral terhadap ketidakadilan.