MK Bacakan 13 Putusan Uji Materi UU, Sorotan Rangkap Jabatan Wamen
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan 13 putusan uji materi undang-undang pada 28 Agustus 2025. Sorotan publik tertuju pada perkara rangkap jabatan wakil menteri serta sengketa pemilu serentak. Putusan ini dinilai berpengaruh besar terhadap demokrasi, tata kelola kementerian, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia.
Thabrani Al-Indragiri
JAGOK.CO - JAKARTA, 28 Agustus 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik. Hari ini, Kamis (28/8/2025), lembaga peradilan konstitusi itu menggelar sidang pengucapan putusan terhadap 13 perkara pengujian undang-undang (uji materi UU).
Sidang dimulai pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta Pusat, dengan dihadiri langsung oleh para hakim konstitusi, pemohon, serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
Sorotan: Uji Materi UU Kementerian Negara dan Rangkap Jabatan Wamen
Dari 13 perkara, salah satu yang paling menyedot perhatian publik adalah pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Permohonan ini diajukan oleh Viktor Santosa Tandiasa (advokat) dan Didi Supandi (pengemudi ojek online).
Mereka meminta MK menafsirkan kembali Pasal 23 UU Kementerian Negara agar secara eksplisit mencantumkan frasa “wakil menteri” dalam larangan rangkap jabatan. Menurut pemohon, selama ini terdapat celah hukum yang membuat posisi wakil menteri (wamen) berpotensi merangkap jabatan lain, sehingga berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu profesionalisme birokrasi.
Isu rangkap jabatan ini sebelumnya juga ramai dibicarakan publik, terutama setelah beberapa wamen dinilai tidak fokus menjalankan tugas karena memiliki jabatan tambahan di lembaga lain.
Gugatan Lain: Pemilu Serentak dan Uji Materi UU BUMN
Selain perkara wamen, MK juga akan memutus perkara kontroversial terkait pemilu serentak. Pemohon, Muhammad Adam Arrofiu Arfah, meminta MK menganulir putusan sebelumnya (135/PUU-XXIII/2025) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Ia menilai kebijakan tersebut justru membebani penyelenggara dan berpotensi menurunkan partisipasi politik rakyat.
Perhatian lain juga tertuju pada perkara 118/PUU-XXIII/2025, yang menguji UU Kementerian Negara dan UU BUMN (Nomor 19 Tahun 2003, perubahan ketiga tahun 2025). Gugatan ini menyinggung tata kelola badan usaha milik negara yang dianggap sarat dengan kepentingan politik.
Daftar Lengkap 13 Perkara yang Diputus MK Hari Ini
Berikut daftar perkara yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi:
-
32/PUU-XXIII/2025 – Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
-
129/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU MK Nomor 24 Tahun 2003.
-
128/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (perubahan 2024).
-
127/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
-
54/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
-
97/PUU-XXII/2024 – Uji materi UU Pengelolaan Zakat.
-
119/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Lingkungan Hidup (Nomor 32/2009, perubahan 2023/Cipta Kerja).
-
118/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Kementerian Negara dan UU BUMN.
-
120/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Pemilu 2017.
-
126/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Pemilu 2017 dan UU Pilkada 2015.
-
124/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Pemilu 2017 dan UU Pilkada.
-
125/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
135/PUU-XXIII/2025 – Sengketa putusan pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal.
Dampak Politik dan Hukum
Putusan-putusan MK ini diyakini akan memiliki implikasi besar bagi arah demokrasi Indonesia, mulai dari peta politik elektoral, tata kelola kementerian, hingga pemberantasan korupsi.
Isu rangkap jabatan wakil menteri, misalnya, dipandang sebagai ujian konsistensi MK dalam menegakkan prinsip good governance. Sementara perkara pemilu serentak akan menentukan format demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
Pengamat hukum menilai, publik akan menunggu apakah MK berani mengambil langkah progresif atau tetap konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya.
