GPPMR Desak Bupati Rohil Tinjau Promosi Pejabat Bermasalah

JAGOK.CO – ROKAN HILIR – Gerakan Pemuda Peduli Marwah Rokan Hilir (GPPMR) menyuarakan desakan keras kepada Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, untuk segera meninjau ulang kebijakan pelantikan pejabat eselon II yang dinilai kontroversial. Sorotan tertuju pada mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Rohil, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta diduga masih merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan.

Menurut GPPMR, keputusan tersebut mengundang kegelisahan publik dan mencederai rasa keadilan masyarakat, mengingat masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh pejabat bersangkutan saat memimpin sektor kesehatan di masa krisis.

Salah satu persoalan krusial yang mencuat ke permukaan adalah dugaan belum dibayarkannya insentif tenaga kesehatan (nakes) selama dua bulan pada tahun 2022, yang semestinya diterima saat masa penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Rokan Hilir yang menyedot anggaran lebih dari Rp3,7 miliar, hingga kini belum rampung dan mangkrak, serta belum dapat difungsikan untuk pelayanan medis masyarakat.

“Ini bukan persoalan pribadi atau kepentingan kelompok. Ini soal integritas jabatan publik dan tanggung jawab terhadap rakyat. Jangan sampai jabatan strategis justru diberikan kepada sosok yang meninggalkan tumpukan masalah. Kami minta pelantikan ini ditinjau ulang,” tegas Zulfan Ad, Ketua Umum GPPMR, dalam pernyataan resminya.

Lebih jauh, Zulfan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada langkah konkret dari Bupati Rokan Hilir, GPPMR akan mengambil sikap tegas melalui gerakan massa sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Jika suara kami terus diabaikan, kami tidak akan tinggal diam. Kami siap melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Rohil untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut ketegasan kepala daerah dalam menindaklanjuti pejabat yang bermasalah,” ujarnya.

GPPMR juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi pemuda, dan tokoh daerah Rokan Hilir untuk bersama-sama mengawal isu ini sebagai bagian dari kontrol sosial dan bentuk kecintaan terhadap marwah pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Gerakan ini menjadi salah satu bentuk peringatan dini agar praktik-praktik mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Rohil tidak menjadi ladang kompromi politik dan mengabaikan rekam jejak kinerja serta moralitas birokrat.

Editor: Thab411
Wartawan: Panca Sitepu