Keuangan Daerah Rokan Hilir Disorot, Lambatnya Pembangunan Infrastruktur Jadi Perhatian Publik
Kondisi keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi sorotan. Persoalan tunda bayar, lambatnya pembangunan infrastruktur, dan tuntutan transparansi terhadap pengelolaan anggaran menjadi perhatian publik.
Panca Syahputra Setepu 
ROKAN HILIR, JAGOK.CO – Kondisi keuangan daerah yang dinilai belum stabil kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sejumlah kalangan menilai lemahnya pengelolaan keuangan daerah berpotensi menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pembangunan serta pelayanan publik di daerah berjuluk Negeri Seribu Kubah tersebut.
Hingga Selasa (2/6/2026), berbagai elemen masyarakat, pengamat, hingga lembaga kontrol sosial masih terus memantau perkembangan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir. Mereka menilai berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir perlu segera mendapatkan perhatian serius agar tidak semakin memperburuk kondisi pembangunan daerah.
Sebagai salah satu unsur pengawasan sosial dalam pilar demokrasi pembangunan nasional, sejumlah pihak menyoroti bahwa roda pemerintahan daerah diduga belum bergerak secara optimal dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai tercermin dari sejumlah persoalan yang terus berulang dan belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan.
Salah satu isu yang kembali mencuat adalah persoalan tunda bayar kegiatan yang disebut-sebut terjadi dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah, kepercayaan publik, hingga keberlangsungan program pembangunan.
Pengamat menilai, jika persoalan tunda bayar terus terjadi tanpa solusi yang komprehensif, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rekanan dan pelaku usaha lokal, tetapi juga dapat menghambat perputaran ekonomi daerah secara keseluruhan. Akibatnya, target pembangunan yang telah direncanakan berisiko mengalami perlambatan bahkan tertunda.
Di sisi lain, lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur di berbagai sektor sepanjang tahun anggaran 2026 turut menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut dianggap sebagai indikator yang sulit dibantah terkait adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai proyek pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas perencanaan anggaran dan strategi pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijalankan.
Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, keluhan mengenai lemahnya kondisi keuangan daerah masih terus bermunculan. Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut telah menimbulkan dampak psikologis maupun ekonomi di tengah masyarakat, terutama terkait kekhawatiran akan potensi krisis fiskal yang dapat memengaruhi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah di masa mendatang.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, keberlangsungan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta menjaga keseimbangan fiskal secara berkelanjutan. Ketika pengelolaan keuangan tidak berjalan efektif, maka berbagai program prioritas berisiko mengalami hambatan yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Ketua Investigasi Korupsi Nasional (Inakor) Riau, Unandra M. Saleh, sebelumnya pernah meminta agar instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan daerah dapat bekerja lebih maksimal guna meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Rokan Hilir.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Tak hanya itu, perhatian publik juga tertuju kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian keuangan daerah. TAPD yang dipimpin oleh Fauzi Effrizal selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait berbagai persoalan yang berkembang mengenai kondisi keuangan daerah saat ini.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Fauzi Effrizal selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan JAGOK.CO melalui pesan WhatsApp pada Selasa siang terkait sejumlah persoalan yang berkembang mengenai kondisi keuangan daerah tersebut.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pemerintah daerah sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus langkah konkret dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai arah pengelolaan keuangan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
