Program MBG di Siak Tembus 164 Ribu Penerima Manfaat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak resmi dijalankan dengan 50 dapur yang melayani 164 ribu penerima manfaat. Bupati Afni dorong kemandirian pangan lokal agar kebutuhan sayur, ayam, telur, dan ikan terpenuhi tanpa bergantung pada daerah lain. Program ini juga memutar ekonomi daerah hingga Rp45 miliar per bulan dan mendukung prioritas nasional Presiden Prabowo dalam peningkatan gizi masyarakat serta penurunan angka stunting.
SIAK – JAGOK.CO – Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dikebut pelaksanaannya di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, melakukan kunjungan kerja ke Siak guna memastikan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan program strategis tersebut.
Kunjungan Tigor Pangaribuan disambut langsung oleh Bupati Siak, Afni di Rumah Dinas Bupati Siak, Komplek Perumahan Abdi Praja, Kecamatan Siak, Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, berbagai langkah teknis dan strategi percepatan dibahas, terutama menyangkut kesiapan dapur MBG, ketersediaan bahan pangan, hingga dampak ekonomi lokal.
Infrastruktur Dapur MBG dan Kebutuhan Bahan Pangan
Deputi Badan Gizi Nasional itu menegaskan bahwa keberhasilan program MBG di daerah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur. “Kabupaten Siak harus segera menyiapkan 50 dapur MBG sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur inilah yang nantinya akan menjadi pusat pengolahan makanan bergizi untuk masyarakat,” jelas Tigor.
Selain dapur, kata dia, pemerintah daerah juga harus menyiapkan ekosistem pendukung berupa penyediaan bahan pangan lokal. MBG akan membutuhkan pasokan besar mulai dari beras, sayuran segar, lauk-pauk berupa ayam, telur, hingga ikan. Jika ketersediaan bahan ini terpenuhi dari produksi dalam daerah, maka selain menunjang program, juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Sebagai gambaran, satu dapur MBG akan mengeluarkan biaya operasional sekitar Rp900 juta per bulan. Jika dikalikan 50 dapur di Siak, maka perputaran ekonomi daerah bisa mencapai Rp45 miliar per bulan. Ini tentu menjadi peluang besar bagi petani, peternak, hingga nelayan lokal,” ungkap Tigor.

Bupati Siak Afni Instruksikan Pemanfaatan Lahan
Menanggapi hal itu, Bupati Siak Afni menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program MBG di daerahnya. Ia bahkan telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, pondok pesantren, serta masyarakat agar memanfaatkan lahan yang ada.
“Mendukung kebutuhan pangan MBG, kami minta setiap pihak memanfaatkan seperempat lahan yang dimiliki untuk menanam sayur-mayur dan beternak ayam maupun ikan. Dengan cara ini, Kabupaten Siak tidak sepenuhnya bergantung pada suplai dari luar daerah. Jika seluruh kebutuhan pokok diimpor dari luar, dampaknya bisa memicu inflasi lokal,” tegas Afni.
Afni juga merinci bahwa dari 50 dapur yang akan beroperasi, program MBG di Siak ditargetkan menyentuh 164.000 penerima manfaat, termasuk ibu hamil. Ia berharap pembangunan dapur tidak hanya terpusat di kota, melainkan merata hingga ke pelosok desa.
MBG Siak Jadi Percontohan Daerah
Saat ini, dari total 50 dapur, sudah 16 dapur MBG yang mulai beroperasi. Pemerintah daerah juga mengawali pemenuhan bahan makanan bergizi dengan gerakan menanam di pekarangan rumah dinas bupati. Afni berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam gerakan kemandirian pangan.
“Alhamdulillah, program ini sudah berjalan tahap awal. Kami memulainya dari pekarangan rumah dinas, sebagai contoh nyata. Semoga masyarakat termotivasi untuk ikut bertanam di rumah masing-masing,” ujar Bupati Siak Afni penuh optimisme.
Program MBG bukan sekadar kebijakan pemberian makanan gratis, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, menurunkan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai ratusan ribu orang, Siak berpeluang menjadi salah satu kabupaten percontohan implementasi MBG di Indonesia.

























