Wabup Siak Sampaikan LKPJ 2025, Ungkap Capaian Kinerja dan Realisasi APBD

SIAK, JAGOK.CO – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Putri Kacamayang, Selasa (14/4/2026). Agenda ini menjadi momentum penting dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada publik dan legislatif.

Dalam penyampaiannya, Syamsurizal memaparkan secara komprehensif berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak sepanjang tahun 2025, mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga indikator makro pembangunan. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Siak baru dilantik pada 4 Juni 2025, sehingga masa efektif pelaksanaan pemerintahan berjalan kurang lebih selama enam bulan.

“Meski dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah Kabupaten Siak tetap berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.

Di sektor pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Siak terus mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memperkuat struktur keuangan daerah yang berkelanjutan.

Syamsurizal menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk penguatan sistem pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan profesional.

“Tentu strategi yang kita lakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta optimalisasi seluruh potensi sumber pendapatan daerah lainnya secara terukur dan berkelanjutan,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa target pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2,626 triliun, dengan realisasi mencapai Rp2,241 triliun atau sebesar 85,32 persen. Sementara itu, realisasi PAD tercatat sebesar Rp388 miliar atau mencapai 64,10 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pada sisi belanja daerah, Syamsurizal menekankan bahwa penyusunan anggaran tahun 2025 dilakukan berbasis kinerja (performance-based budgeting), dengan fokus utama pada pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini mencakup 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non-pelayanan dasar, 5 urusan pemerintahan pilihan, 5 fungsi penunjang, serta 4 fungsi pendukung dan pengawasan.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa realisasi belanja dan transfer daerah belum sepenuhnya terserap secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah penyesuaian, efisiensi, serta prioritas anggaran agar tetap tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak juga memaparkan perkembangan indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak pada tahun 2025 tercatat mengalami peningkatan signifikan menjadi 5,87 persen, dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 4,37 persen.

Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,40 persen, turun sebesar 0,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,08 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak tahun 2025 mencapai angka 77,19, meningkat 0,67 poin dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 76,52.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak saat ini masih berada di peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Riau, setelah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Ini menjadi indikator penting bahwa kualitas hidup masyarakat terus mengalami peningkatan,” jelasnya.

Syamsurizal menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Di akhir penyampaiannya, ia berharap LKPJ yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta memperoleh masukan konstruktif dari DPRD Kabupaten Siak sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Kami berharap laporan ini mendapatkan masukan, saran, dan pandangan konstruktif dari anggota DPRD Kabupaten Siak demi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah ke depan,” pintanya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Siak, Syarif, didampingi Wakil Ketua II Laiskar Jaya, serta dihadiri oleh 24 anggota DPRD Kabupaten Siak. Turut hadir dalam agenda tersebut para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Siak, perwakilan instansi vertikal, pimpinan BUMD, serta unsur tokoh masyarakat dan perwakilan Lembaga Adat Melayu Siak.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

Sumber: Eko/MC/Siak