Bupati Asmar Dorong Meranti Perkuat Layanan Dasar dan Lingkungan

BATAM, JAGOK.CO – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang digelar di Hotel Radisson Batam, Jalan Bukit Indah Raya, Sukajadi, Kota Batam, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memberikan penghargaan sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sejumlah aspek strategis menjadi perhatian dalam penilaian, mulai dari pengelolaan sampah dan lingkungan yang asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses serta kualitas layanan kesehatan, hingga implementasi Program 3 Juta Rumah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, momentum tersebut tidak hanya dipandang sebagai seremoni penghargaan, tetapi juga sebagai ruang evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan pembangunan daerah telah menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti didampingi Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Kabag Prokopim Setda Kepulauan Meranti.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi perangkat daerah saja. Pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga komunikasi publik membutuhkan kerja lintas sektor dan koordinasi yang berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dalam arahannya menjelaskan bahwa pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah akan dilaksanakan dalam beberapa putaran.

Artinya, pemerintah daerah yang belum memperoleh penghargaan pada putaran awal masih memiliki ruang dan kesempatan untuk melakukan pembenahan, meningkatkan capaian, serta menunjukkan kinerja yang lebih baik pada putaran penilaian berikutnya.

Tito menegaskan bahwa proses apresiasi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong kompetisi positif antarpemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penilaian pada tahap berikutnya akan semakin memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah didorong untuk menciptakan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang semakin bersih, sehat, tertata, nyaman dan layak dihuni masyarakat.

Persoalan lingkungan, terutama sampah, dinilai tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata. Pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat, kebersihan ruang publik, kualitas permukiman, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu membangun infrastruktur persampahan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat serta menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang berjalan secara konsisten.

Selain aspek lingkungan, pemerintah pusat juga memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, hingga penyediaan rumah dan kawasan permukiman yang layak menjadi bagian penting dalam mengukur kualitas pembangunan daerah.

Menurut Tito, pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam berbagai bidang tersebut berpeluang memperoleh insentif fiskal. Dukungan tersebut nantinya disalurkan melalui rekening kas daerah sehingga dapat menjadi tambahan kekuatan fiskal untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

“Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi motivasi dan pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia juga menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan turut memberikan dukungan, pembinaan maupun penghargaan khusus kepada daerah yang mampu meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, penghargaan tidak berhenti pada pengakuan atas capaian sebuah daerah. Lebih jauh, penghargaan diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan pembinaan dan dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang menunjukkan komitmen serta kinerja positif.

Proses penilaian, lanjut Tito, melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga tersebut dimaksudkan agar penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur dan berdasarkan capaian nyata pemerintah daerah.

Pendekatan tersebut penting agar penghargaan yang diberikan tidak sekadar berdasarkan persepsi, melainkan memiliki indikator dan ukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tito berharap apresiasi pemerintah daerah tersebut dapat menjadi gambaran kepada masyarakat bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik, melakukan inovasi, serta mampu menghasilkan prestasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing.

“Ini juga ingin menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik dan berprestasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat juga menyampaikan dukungan fiskal bagi pemerintah daerah. Salah satunya sekitar Rp18,9 triliun yang telah disalurkan kepada 540 daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan serta mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dukungan fiskal tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama ketika daerah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Asmar: Apresiasi Menjadi Motivasi untuk Berbenah

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyambut baik kegiatan apresiasi tersebut.

Menurut Asmar, penghargaan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mengukur sejauh mana program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, evaluasi tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai program yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan penguatan.

Asmar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, sanitasi, serta penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja dan melakukan pembenahan. Yang paling penting adalah bagaimana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Asmar.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program yang direncanakan maupun anggaran yang diserap, tetapi juga dari seberapa besar dampak program tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Pembangunan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan dasar warga, memperluas akses terhadap pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup, sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Asmar menegaskan bahwa pembangunan di Kepulauan Meranti tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, kesehatan masyarakat, pendidikan, lingkungan hidup dan kualitas permukiman juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan strategi pembangunan yang tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan daerah daratan.

Karakteristik wilayah, jarak antarpulau, akses transportasi, kondisi permukiman, serta kebutuhan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Karena itu, pembangunan di daerah kepulauan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat.

“Kita akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Meranti,” katanya.

Capaian Daerah Lain Jadi Bahan Evaluasi

Asmar juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjadikan capaian pemerintah daerah lain sebagai bahan evaluasi sekaligus pembelajaran.

Menurutnya, keberhasilan daerah lain tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai kompetisi, tetapi dapat dijadikan referensi untuk menemukan pola kebijakan, inovasi pelayanan, serta strategi pembangunan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik Kepulauan Meranti.

Daerah yang telah memperoleh penghargaan, kata Asmar, dapat menjadi contoh dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi daerah yang sudah mendapatkan penghargaan, tentu harus terus meningkatkan kinerjanya. Sementara bagi yang belum, termasuk kita, harus menjadikan ini sebagai pemicu untuk berbenah dan bekerja lebih baik,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penghargaan bukanlah garis akhir. Sebaliknya, apresiasi merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Bagi daerah yang belum memperoleh penghargaan, kondisi tersebut juga tidak seharusnya dipandang sebagai kegagalan. Justru, hasil penilaian dapat menjadi cermin untuk mengetahui sektor mana yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat.

Asmar berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui kebijakan fiskal, pendampingan, pembinaan dan dukungan kementerian/lembaga, dapat semakin memperkuat pembangunan di Kepulauan Meranti.

Dukungan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat dalam meningkatkan pelayanan dasar sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Media dan Kontrol Sosial Pembangunan

Di sisi lain, Asmar juga mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program dan capaian pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurutnya, publikasi yang objektif, proporsional dan konstruktif memiliki peran penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Media bukan hanya menjadi sarana penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan.

Dengan pemberitaan yang berimbang, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan di daerah, memahami kebijakan pemerintah, sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap program yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah membutuhkan masyarakat sebagai mitra pembangunan, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar dapat ikut mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Batam tersebut pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai agenda penghargaan.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperluas akses pelayanan dasar, memperbaiki pengelolaan sampah dan lingkungan, meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan, dan menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Pemerintah pusat juga meminta daerah yang telah menerima penghargaan agar tidak berhenti berprestasi. Capaian yang telah diraih harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara bagi daerah yang belum memperoleh apresiasi, termasuk Kepulauan Meranti, kesempatan pada putaran penilaian berikutnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara lebih serius, memperkuat koordinasi antar-OPD, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memastikan setiap program pembangunan memiliki dampak yang nyata.

Sebab, pada akhirnya, prestasi pemerintah daerah bukan semata tentang trofi, piagam, ataupun pengakuan. Prestasi sejati pemerintahan adalah ketika pelayanan publik hadir tanpa jarak, lingkungan terjaga, pendidikan dan kesehatan semakin mudah diakses, masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, serta pembangunan benar-benar mampu mengangkat kualitas kehidupan warga.

Bagi Kepulauan Meranti, pesan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan untuk membenahi berbagai sektor yang masih membutuhkan perhatian, sekaligus peluang untuk membuktikan bahwa karakter sebagai daerah kepulauan bukanlah alasan untuk tertinggal, melainkan modal untuk melahirkan strategi pembangunan yang lebih adaptif, kolaboratif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat evaluasi, kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mampu menjadikan setiap kebijakan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai pulau dan pelosok daerah.