Bupati Siak Dorong Kampung Inovatif Jadi Motor Ekonomi di Tengah Tekanan Fiskal

KANDIS, JAGOK.CO — Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan urgensi penguatan ekonomi berbasis kampung sebagai strategi utama menghadapi tekanan fiskal daerah yang kian kompleks. Ia mendorong pemerintah kampung untuk bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan, bukan sekadar pelaksana administratif program pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Afni saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di tiga kampung, yakni Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang, yang digelar di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026).

Dalam arahannya, Afni menekankan bahwa saat ini tidak boleh ada sekat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung. Seluruh elemen pemerintahan, menurutnya, berada dalam satu garis perjuangan yang sama menghadapi tantangan fiskal nasional yang berdampak langsung ke daerah.

“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” tegasnya.

Tekanan Fiskal dan Kewajiban Nasional

Afni mengungkapkan, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat, sementara di sisi lain kewajiban menjalankan program prioritas nasional tetap harus dipenuhi.

Situasi ini, lanjutnya, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan langkah cepat dan terukur melalui efisiensi anggaran serta penerapan disiplin fiskal yang ketat. Ia menyebutkan bahwa struktur belanja daerah saat ini masih perlu disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan nasional.

“Porsi belanja pegawai kita masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, sementara ambang batas dari pemerintah pusat sebesar 30 persen. Artinya, kita harus melakukan penyesuaian signifikan,” jelas Afni.

Untuk mencapai angka ideal tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak diperkirakan perlu melakukan pengurangan belanja hingga Rp500 miliar sampai Rp600 miliar. Sebuah angka yang tidak kecil dan membutuhkan strategi kebijakan yang matang serta keberanian dalam pengambilan keputusan.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” ujarnya.

Rasionalisasi Anggaran Tanpa Mengorbankan Tenaga Kerja

Dalam proses penyesuaian tersebut, Pemkab Siak telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk rasionalisasi anggaran dan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun demikian, Afni menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan sampai pada langkah ekstrem seperti merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain, meskipun konsekuensinya semua harus ikut merasakan pengetatan,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para aparatur yang bergantung pada penghasilan tetap.

Kampung sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Lebih jauh, Afni menekankan bahwa perubahan kondisi fiskal harus diikuti dengan perubahan paradigma pembangunan di tingkat kampung. Dana desa, menurutnya, tidak lagi cukup hanya digunakan untuk kegiatan seremonial atau pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada perputaran ekonomi yang nyata di kampung,” ujarnya.

Ia mendorong penghulu dan Bapekam untuk merancang program berbasis potensi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah contoh konkret telah mulai dijalankan di beberapa wilayah, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, serta budidaya sayuran hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar modern.

Model pengembangan ini dinilai mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih mandiri, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru di tingkat kampung.

Akses Aset Daerah untuk Petani dan UMKM

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Siak juga membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini dirancang dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat.

Afni menjelaskan bahwa skema yang disiapkan memungkinkan pembayaran sewa dilakukan setelah masa panen, bahkan disertai relaksasi apabila terjadi gagal panen.

“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan menjadi beban baru,” katanya.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor riil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Peluang Besar dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam kesempatan tersebut, Afni juga menyoroti potensi ekonomi dari program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan bahwa satu dapur MBG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan.

Angka ini, menurutnya, menjadi peluang besar untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah, asalkan rantai pasoknya melibatkan pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia bahkan menekankan bahwa tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar kebutuhan program, sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan.

Kolaborasi dan Komitmen Menuju Fiskal Sehat

Di tengah tekanan fiskal yang ada, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meninggalkan ego sektoral. Ia menilai bahwa tantangan saat ini hanya dapat diatasi melalui kerja bersama yang solid dari tingkat kabupaten hingga kampung.

“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak dan fokus pada solusi,” ujarnya.

Menutup arahannya, Afni menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menekan beban utang secara bertahap. Ia menyebut bahwa dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kewajiban daerah mulai menunjukkan tren penurunan.

“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” pungkasnya.