Pemkab Siak Lunasi Utang Rp200 Miliar, Stabilitas Fiskal Terjaga
Pemkab Siak di bawah Bupati Afni berhasil melunasi utang hampir Rp200 miliar dan menata keuangan daerah demi menjaga stabilitas fiskal hingga 2026.
JAGOK.CO - SIAK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak di bawah kepemimpinan Bupati Siak Afni menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan stabilitas fiskal daerah. Meski baru menjabat sekitar lima bulan, Afni langsung bergerak cepat menata keuangan daerah yang sempat terbebani utang cukup besar. Berdasarkan laporan keuangan hingga 20 Oktober 2025, Pemkab Siak telah berhasil melunasi utang hampir Rp200 miliar, dan sisanya akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2026 untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.
Usai dilantik pada 4 Juni 2025, Bupati Afni bersama Wakil Bupati Syamsurizal langsung menata ulang keuangan dan melakukan verifikasi seluruh kewajiban daerah. Hasilnya, hingga 22 Oktober 2025, total utang yang telah dibayarkan mencapai Rp198,29 miliar, meningkat signifikan dari pembayaran sebelumnya sebesar Rp119,6 miliar.
Rekapitulasi keuangan menunjukkan total tunda bayar Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp326,94 miliar, dengan realisasi pembayaran Rp198,29 miliar atau sekitar 60,65 persen. Dari jumlah tersebut, Rp279,70 miliar telah dianggarkan kembali dalam APBD 2025, sedangkan Rp47,23 miliar belum dianggarkan dan akan menjadi prioritas penyelesaian pada tahap berikutnya. Dengan demikian, masih tersisa Rp128,65 miliar yang akan dicicil secara bertahap hingga akhir 2026.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai tunda bayar terbesar meliputi:
-
Dinas PUPR sebesar Rp103,97 miliar (dibayar 69,24%),
-
Dinas Kesehatan Rp56,65 miliar (dibayar 58,33%),
-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp30,41 miliar (dibayar 35,55%).
Sementara OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran di atas 60 persen, menunjukkan adanya koordinasi fiskal yang baik antarperangkat daerah.
Afni Tegaskan Prioritas: Tuntaskan Utang Tanpa Hambat Pelayanan Publik
Bupati Afni menegaskan bahwa penataan keuangan dan pembayaran utang tidak boleh menghambat jalannya pelayanan publik maupun program pembangunan.
“Sejak awal kami fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah. Namun begitu, pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan di tahun 2025 ini, dengan sejumlah penyesuaian agar tetap efisien dan tepat sasaran,” ujar Bupati Afni, saat ditemui di kediaman Gubernur Riau, Senin (3/11/2025).
Penyesuaian tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan layanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam struktur APBD Siak 2025, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai ASN dan non-ASN yang mencapai 18.500 orang, sementara jumlah penduduk Kabupaten Siak kini menembus 501.000 jiwa.
Dengan kondisi itu, Bupati Afni menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya berputar di sekitar belanja pegawai, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyelesaian tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,418 miliar, yang telah disalurkan pada awal masa pemerintahan Afni–Syamsurizal.
“Kami menjaga fiskal Siak tetap sehat demi kemaslahatan semua, sambil memastikan penyelesaian utang tidak mengganggu pelayanan publik. Pemerintah tetap membayar gaji, honor, dan menjalankan kerja-kerja kerakyatan,” tegas Afni.
Komitmen Transparansi dan Stabilitas Fiskal
Langkah cepat Pemkab Siak ini menjadi bukti nyata komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas keuangan daerah. Keberhasilan melunasi hampir dua pertiga utang daerah hanya dalam lima bulan menunjukkan arah tata kelola fiskal yang semakin kuat dan kredibel di bawah kepemimpinan Bupati Afni.
Meski dihadapkan pada kondisi defisit anggaran dan keterbatasan fiskal, Pemkab Siak tetap aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat penyaluran tunda salur dan tunda bayar yang menjadi hak kabupaten. Dukungan pemerintah pusat diharapkan memperkuat posisi fiskal Siak dan mempercepat proses pemulihan ekonomi daerah.
Pembangunan Tetap Berjalan: Fokus Infrastruktur dan Konektivitas
Meski masih dalam masa konsolidasi fiskal, program pembangunan daerah tahun 2025 tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR, pemerintah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp24,46 miliar, serta kegiatan pengawasan sebesar Rp790,2 juta.
Adapun proyek prioritas tersebut meliputi:
-
Peningkatan Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,5 km,
-
Peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib sepanjang 3 km,
-
Peningkatan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km.
Proyek-proyek tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu, total belanja infrastruktur 2025 di Dinas PUPR juga menunjukkan progres signifikan. Sejumlah proyek fisik telah terealisasi menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi daerah pasca-defisit.
Siak Bergerak Maju, Fiskal Tetap Terkendali
“Kita ingin Siak terus bergerak maju meski tengah menghadapi tantangan fiskal. Saya berharap seluruh pihak dapat memahami situasi ini dan tetap menjaga semangat membangun daerah,” tutup Bupati Afni dengan optimistis.
Langkah Bupati Afni ini menandai era baru pengelolaan fiskal di Kabupaten Siak yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan disiplin fiskal yang kuat, Siak menunjukkan dirinya sebagai salah satu daerah di Riau yang mampu bangkit dan menata ulang fondasi keuangannya secara berkelanjutan.

























