LHP BPK 2025 Diserahkan ke Pemko Pekanbaru, Agung Nugroho Optimistis
Wako Agung Nugroho terima LHP BPK Riau 2025, PAD Pekanbaru naik Rp400 miliar, optimis raih opini WTP.
Thabrani Al-Indragiri
PEKANBARU – JAGOK.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pemerintah Daerah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan barang milik daerah tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (12/2/2026).
Penyerahan LHP tersebut berlangsung secara resmi dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho SE MM, didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kota (Pj. Sekdako) Ingot Ahmad Hutasuhut, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Usai menerima LHP, Wako Agung menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru memperoleh apresiasi sekaligus catatan korektif dari BPK. “Apresiasinya karena dibandingkan tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru naik hampir Rp400 miliar di tahun 2025,” ujar Wako Agung dengan penuh optimisme.
Meski begitu, Wako Agung menekankan bahwa terdapat rekomendasi BPK yang menjadi fokus perbaikan Pemko ke depan, terutama terkait strategi peningkatan PAD lebih tinggi, pengelolaan parkir, dan pencatatan beberapa aset milik daerah yang belum terdokumentasi.
“Catatan BPK ini menjadi penyemangat dan dasar kami untuk bekerja lebih keras, agar Pekanbaru bisa mandiri fiskal dan lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Agung.
Wako Agung menambahkan bahwa penyerahan LHP ini menjadi tolak ukur kinerja Pemko Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat optimisme untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini WTP merupakan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Dengan pencapaian ini, Pemko Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola PAD, aset daerah, dan layanan publik, sehingga kesejahteraan masyarakat kota semakin terjamin. Ke depan, Pemko Pekanbaru juga akan melakukan evaluasi berkala dan inovasi pengelolaan keuangan daerah, selaras dengan rekomendasi BPK, agar setiap potensi PAD dapat dimaksimalkan dan aset daerah terdokumentasi dengan baik.
