Kasus Pemerasan K3 Kemenaker: Noel dan Irvian Bobby Diduga Raup Rp69 Miliar

JAKARTA – JAGOK.CO – Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) semakin menyeruak ke publik. Salah satu tersangka, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022-2025, bahkan mendapat julukan khusus dari Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG), yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Noel menjuluki Irvian sebagai “Sultan”, karena dianggap sebagai pihak yang memiliki banyak uang di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Ditjen Binwasnaker) dan K3.

“IEG menyebut IBM sebagai Sultan. Maksudnya, orang yang banyak uang di Ditjen Binwasnaker dan K3,” kata Setyo Budiyanto, Sabtu (23/8/2025), dikutip dari Antara.

Ducati untuk Noel dan Aliran Dana Miliaran Rupiah

Dalam pemeriksaan, KPK juga menemukan fakta bahwa dari tangan Irvian, Noel sempat menerima sepeda motor mewah merek Ducati. Transaksi tersebut terungkap ketika Noel secara terang-terangan menanyakan kepada Irvian soal motor gede.

“Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM, 'Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?'” tutur Setyo.

Selain pemberian barang mewah, Irvian diduga menerima aliran dana hasil pemerasan hingga Rp69 miliar dalam kurun waktu 2019-2024. Dana tersebut dipakai untuk berbagai kepentingan pribadi, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, hiburan, hingga pembayaran uang muka (DP) rumah mewah.

OTT KPK dan Penyitaan 12 Kendaraan

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 20–21 Agustus 2025. Dalam operasi itu, KPK menyita sedikitnya 12 unit kendaraan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Mereka kini ditahan untuk 20 hari pertama, yakni sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

Bersamaan dengan penahanan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker, sebuah keputusan politik yang sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Daftar 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Kemenaker

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penyidik KPK, berikut daftar lengkap 11 tersangka dalam perkara ini:

1. Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker 2022-2025.

2. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker 2022-sekarang.

3. Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker 2020-2025.

4. Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker 2020-2025.

5. Fahrurozi (FRZ) – Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker, Maret–Agustus 2025.

6. Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021–Februari 2025.

7. Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Sub-Koordinator di Kemenaker.

8. Supriadi (SUP) – Koordinator di Kemenaker.

9. Temurila (TEM) – Pihak eksternal, PT KEM Indonesia.

10. Miki Mahfud (MM) – Pihak eksternal, PT KEM Indonesia.

11. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Analisis: Imbas Kasus Pemerasan K3 Kemenaker

Kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 bisa melibatkan pejabat tinggi Kemenaker hingga pejabat teknis di Ditjen Binwasnaker. Julukan “Sultan” yang disematkan kepada Irvian Bobby Mahendro menjadi simbol praktik pencarian rente dan penyalahgunaan kewenangan yang kerap menghantui birokrasi.

Dengan nilai dugaan korupsi mencapai puluhan miliar rupiah, serta penyitaan aset mewah seperti motor Ducati hingga belasan kendaraan, kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu perkara besar KPK tahun 2025. Publik pun menantikan sejauh mana komisi antirasuah mampu menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.