Wabup Inhu Minta PPPK Tak Dirumahkan

INHU, JAGOK.CO – Wakil Bupati Indragiri Hulu atau Wabup Inhu, Hendrizal, memanfaatkan Forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan) Kemendagri sebagai ruang penting untuk menyuarakan aspirasi daerah. Dalam forum strategis tersebut, Hendrizal menegaskan perlunya perhatian serius terhadap percepatan pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta kepastian nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Forum Reboan Kemendagri menjadi salah satu wadah komunikasi yang memiliki nilai penting bagi pemerintah daerah. Melalui forum ini, berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang lahir diharapkan semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat di daerah.

Wakil Bupati Indragiri Hulu, Hendrizal, mengikuti kegiatan Reboan bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, secara daring dari Ruang VIP Kantor Bupati Inhu, Rabu (22/4/2026). Kehadiran Wabup Hendrizal dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Wabup Inhu Hendrizal menyampaikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan, sinkronisasi, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kabupaten Indragiri Hulu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, penguatan sumber daya manusia, serta keberlanjutan program pemerintahan.

Forum Reboan Kemendagri sendiri membahas berbagai isu penting seputar penyelenggaraan otonomi daerah. Mulai dari efektivitas pemerintahan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, tata kelola keuangan, pelayanan publik, hingga dukungan terhadap pembangunan wilayah. Karena itu, forum ini menjadi ruang yang tepat bagi kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Di hadapan jajaran Kemendagri dan peserta forum, Hendrizal menegaskan bahwa aspirasi daerah harus menjadi bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan konkret kepada Kabupaten Indragiri Hulu agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hendrizal, percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang saling terhubung antara pusat dan daerah, sehingga program pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan adanya forum seperti Reboan Kemendagri, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyampaikan hambatan, harapan, dan solusi yang dibutuhkan.

Selain menyoroti persoalan pembangunan daerah, Wabup Inhu Hendrizal juga memberikan perhatian khusus terhadap nasib tenaga PPPK di Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi terbaik terhadap keberadaan PPPK, baik yang berstatus penuh maupun paruh waktu.

Hendrizal menilai, tenaga PPPK memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Banyak dari mereka telah lama mengabdi, memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta menjadi bagian dari denyut pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan mereka perlu mendapatkan perhatian yang manusiawi, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Saya berharap tidak ada PPPK, baik penuh maupun paruh waktu, yang dirumahkan. Mereka sudah lama mengabdi dan memiliki tupoksi yang jelas, sehingga perlu dicarikan solusi terbaik,” ujar Wabup Inhu Hendrizal.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak hanya memikirkan pembangunan dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengabdian aparatur yang selama ini ikut menopang pelayanan pemerintahan. Bagi Hendrizal, keberadaan PPPK merupakan bagian dari kekuatan daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan Wabup Inhu Hendrizal, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang kuat serta komunikasi yang terbuka antara seluruh tingkatan pemerintahan.

Cheka juga memastikan bahwa berbagai masukan, pandangan, dan aspirasi yang disampaikan daerah dalam Forum Reboan Kemendagri akan menjadi perhatian sesuai dengan kewenangan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa suara daerah tetap menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Kegiatan Reboan Kemendagri yang diikuti oleh kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring, menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam membangun Indonesia dari daerah. Forum ini juga memperkuat semangat kolaborasi agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Bagi Kabupaten Indragiri Hulu, keikutsertaan Wabup Hendrizal dalam Forum Reboan Kemendagri bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat Inhu mendapat tempat dalam perhatian nasional.

Dengan tersampaikannya berbagai aspirasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berharap pembangunan daerah dapat semakin dipercepat, pelayanan publik semakin ditingkatkan, dan persoalan tenaga PPPK dapat menemukan jalan keluar terbaik. Semangat yang dibawa Wabup Inhu Hendrizal dalam Forum Reboan Kemendagri mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir, bekerja, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara nyata.