FPAN Apresiasi Pernyataan Gubernur Riau Soal Tambang Inhu, Dorong Solusi Jalan Alternatif untuk Masyarakat

#JAGOK #INHU

FPAN Apresiasi Pernyataan Gubernur Riau Soal Tambang Inhu, Dorong Solusi Jalan Alternatif untuk Masyarakat
FPAN Soroti Kerusakan Jalan Akibat Kendaraan Bertonase Berat di Inhu, Gubernur Riau Diharap Tindak Tegas Aktivitas Tambang

JAGOK.CO - INHU – Forum Penyelamat Aset Negara (FPAN) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Riau Abdul Wahid yang telah angkat bicara terkait permasalahan tambang di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pernyataan Gubernur tersebut dinilai sebagai titik terang atas perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh FPAN selama lebih dari lima tahun terakhir.

 

Hal ini disampaikan langsung oleh Fadri Hendra, pencetus FPAN di empat kabupaten, dalam wawancara via WhatsApp dengan media Jagok.co pada Selasa (06/05/2025).

 

“Kami sangat berterima kasih atas respon Gubernur Abdul Wahid terhadap masalah tambang di Inhu. Ini perjuangan yang sudah kami tempuh sejak lima tahun lalu,” ujarnya.

 

Hendra menegaskan bahwa persoalan tambang yang tidak ditindak tegas sangat merugikan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas bawah hingga menengah. Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam menjaga ketertiban dan memberi rasa aman di tengah masyarakat.

 

“Kami sangat butuh keamanan. Tapi karena kondisi jalan yang rusak, masyarakat menjadi sungkan untuk melapor bila ada permasalahan,” jelasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga mengucapkan terima kasih kepada media Jagok.co, para relawan, dan semua pihak yang telah konsisten mendukung perjuangan FPAN selama ini.

 

Terkait solusi jangka pendek, Hendra menyebut adanya wacana penggunaan jalan alternatif sebagai langkah tercepat untuk mengurangi dampak aktivitas tambang terhadap masyarakat. Sebab, jika harus menunggu pembangunan jalur kereta api, waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama.

 

“Pihak perusahaan tambang sejauh ini tidak keberatan dengan opsi jalan alternatif. Hanya saja, legalitas dan regulasi teknisnya tetap menjadi wewenang pemerintah,” pungkasnya.

 

FPAN berharap, perhatian pemerintah terhadap isu pertambangan di Inhu ini akan terus berlanjut hingga ditemukan solusi yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

 

#Sabrani